PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai merealisasikan sejumlah program bantuan bagi masyarakat di Kecamatan Batu Ampar pasca-kebijakan larangan penebangan mangrove. Mulai dari bantuan nelayan, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga pengembangan desa wisata lingkungan ditargetkan berjalan mulai Juni mendatang.
Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat, khususnya petani arang dan nelayan, tetap memiliki sumber penghidupan di tengah kebijakan penyelamatan ekosistem mangrove. Komitmen itu ditegaskan Bupati Kubu Raya Sujiwo saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut kunjungan kerja ke Kecamatan Batu Ampar di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (26/5).
Dalam rapat yang dihadiri wakil bupati, sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah pihak terkait tersebut, Sujiwo menegaskan pemerintah daerah serius memberikan perhatian terhadap masyarakat Batu Ampar pasca kebijakan zero penebangan dan pembabatan mangrove.
“Ini wujud keseriusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap Desa Batu Ampar pasca-zero penebangan mangrove. Semua elemen kita undang dan semuanya bergerak,” ujarnya.
Baca Juga: Wabup Kubu Raya Ajak Warga Implementasikan Semangat Kurban Lewat Kepedulian Sosial
Dia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyusun sepuluh langkah konkret untuk mendukung masyarakat terdampak. Dari jumlah tersebut, enam hingga tujuh program di antaranya mulai berjalan dan ditargetkan terealisasi pada Juni mendatang.
Program tersebut meliputi bantuan langsung bagi nelayan, dukungan untuk pelaku UMKM, pembangunan ruang publik, percepatan infrastruktur, hingga program Desa Mandiri Peduli Mangrove.
“Untuk nelayan akan langsung kita bantu bulan Juni. UMKM juga sudah disiapkan. Ruang publik rencananya diresmikan tanggal 20 Juni. Kemudian ada percepatan infrastruktur dan program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Ini langkah konkret dan pemerintah serius menjalankannya,” tegas Sujiwo.
Selain itu, Sujiwo juga meluruskan informasi yang berkembang terkait kondisi masyarakat Batu Ampar pasca larangan penebangan mangrove. Menurut dia, situasi di lapangan tidak separah narasi yang beredar.
Dia menyebut sebanyak 2.320 kepala keluarga telah menerima dana bagi hasil kemitraan dari perusahaan dengan nilai sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta per keluarga.
Sementara itu, dari sekitar 400 kepala keluarga yang belum terakomodasi, sebagian di antaranya telah direkrut dalam program padat karya.
“Kurang lebih tinggal 400-an kepala keluarga. Dari jumlah itu, lebih dari 200 orang sudah bekerja melalui program padat karya. Jadi sebenarnya kondisinya aman,” katanya.
Dikesempatan yang sama, Sujiwo juga menegaskan perhatian pemerintah terhadap Batu Ampar tidak hanya berfokus pada penyelamatan mangrove, tetapi juga pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
Menurutnya, potensi alam Batu Ampar dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan.
“Kita didorong untuk menjadikan Desa Batu Ampar sebagai desa tujuan wisata dengan menggali potensi alam yang dimiliki,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama DPRD, pemerintah provinsi, kementerian terkait, perusahaan, hingga lembaga nonpemerintah.
“Kita akan berkolaborasi dengan DPRD, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi, perusahaan-perusahaan, NGO SAMPAN, dan pihak lainnya,” jelas Sujiwo.
Dia optimistis berbagai program yang disiapkan pemerintah akan mulai dirasakan masyarakat dalam waktu dekat.
“Saya yakin bulan Juni nanti saat kembali ke sana, perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Batu Ampar sudah bisa terlihat nyata,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif