PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) tetap dibayarkan 100 persen meski daerah tengah melakukan rasionalisasi anggaran akibat tekanan fiskal yang semakin berat.
Efisiensi akan difokuskan pada belanja operasional dan pengeluaran yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Kubu Raya, Sujiwo, usai memimpin rapat pembahasan revisi harga satuan dan persiapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (26/5).
TPP ASN Tetap Dibayar Penuh
Di tengah berbagai penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, Sujiwo menegaskan hak ASN melalui TPP tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, berbagai masukan yang muncul dalam pembahasan internal perangkat daerah justru mengarah pada upaya mempertahankan TPP dibanding memangkas program prioritas maupun kesejahteraan pegawai.
"Banyak yang menyarankan program dirasionalisasi saja, TPP jangan," ungkap Sujiwo.
Baca Juga: Hari Lahir Pancasila, ASN Kubu Raya Diajak Tanam Cabai untuk Tekan Inflasi
Ia memastikan pembayaran TPP tetap dipertahankan sebesar 100 persen. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga motivasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi fiskal yang menantang.
"Kita tetap memberikan ruang untuk TPP, namun semua harus menyesuaikan dengan situasi yang ada," tegasnya.
Bagi ribuan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kepastian pembayaran TPP menjadi sinyal penting bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesejahteraan pegawai sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Belanja Operasional Jadi Sasaran Efisiensi
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkab Kubu Raya mulai melakukan rasionalisasi anggaran di berbagai sektor.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menurunkan ambang batas belanja dari sebelumnya 3,5 persen menjadi 2,5 persen. Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta melakukan efisiensi terhadap berbagai belanja operasional dan konsumsi yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Sujiwo, kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah agar kondisi fiskal pada tahun-tahun berikutnya lebih sehat dan berkelanjutan.
"Evaluasi menyeluruh dilakukan tahun ini agar fondasi anggaran tahun depan lebih kuat," katanya.
Langkah efisiensi juga diarahkan agar ruang fiskal pemerintah daerah tetap tersedia untuk membiayai program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Tingkatkan Kemahiran Bahasa Indonesia ASN di Tengah Perkembangan Era Digital dan AI
Daerah Hadapi Tekanan Fiskal dan Perubahan Kebijakan
Sujiwo mengatakan tekanan fiskal yang dihadapi Kubu Raya tidak berdiri sendiri. Kondisi serupa juga dialami banyak pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Selain menghadapi percepatan transformasi digital, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berlangsung cepat dan dinamis.
"Kita bukan hanya menghadapi turbulensi digital, tapi juga badai kebijakan. Ini realita yang harus kita hadapi dengan siasat berbeda-beda," ujarnya.
Menurut dia, sejumlah daerah bahkan menghadapi kondisi yang lebih berat hingga mengalami kesulitan memenuhi berbagai kewajiban pembayaran.
"Ini bukan hanya masalah Kubu Raya. Dari Sabang sampai Merauke, banyak daerah merasakan hal yang sama, bahkan lebih parah," katanya.
Baca Juga: Dua ASN Satpol PP Kubu Raya Dipecat, Terbukti Gunakan Narkoba
Pelayanan Publik dan Program Prioritas Tetap Dijaga
Meski melakukan efisiensi, Pemkab Kubu Raya memastikan pelayanan publik dan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Penyesuaian anggaran akan difokuskan pada pos-pos belanja yang dianggap kurang prioritas di masing-masing perangkat daerah. Dengan cara tersebut, pemerintah berharap kualitas layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Sujiwo mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah tetap optimistis menghadapi tantangan fiskal yang ada. Menurutnya, kondisi yang penuh ketidakpastian tidak boleh mengurangi semangat untuk melayani masyarakat dan melanjutkan pembangunan daerah.
"Kita tidak boleh patah arang," tegasnya.
Kebijakan mempertahankan TPP sekaligus melakukan efisiensi belanja operasional menjadi strategi Pemkab Kubu Raya untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal daerah, kesejahteraan ASN, dan keberlanjutan pelayanan publik.(ash)
Editor : Uray Ronald