PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat komitmen mewujudkan industri sawit yang bebas pekerja anak. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah juga mendorong perusahaan perkebunan di Kubu Raya untuk mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto menegaskan upaya menghapus pekerja anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan sosialisasi maupun pengawasan. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan hingga ke akar penyebabnya, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak turut bekerja pada usia dini.
Dia mengatakan, anak-anak seharusnya mendapatkan hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi mendapatkan dukungan yang memadai.
“Kalau hal itu terjadi berarti ada kemungkinan besar anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu. Akar permasalahannya harus kita cari dan kita selesaikan bersama,” kata Sukiryanto, Selasa (2/6) saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian sekaligus Penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Menuju Industri Sawit Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kubu Raya, yang berlangsung di Aula Bank Kalbar Cabang Kubu Raya.
Sukiryanto menilai penanggulangan pekerja anak membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga lembaga pendamping. Dengan kerja bersama, berbagai faktor yang mendorong anak masuk ke dunia kerja dapat diminimalkan.
Selain membahas perlindungan anak, Sukiryanto juga menyoroti pentingnya kontribusi perusahaan perkebunan sawit terhadap pembangunan daerah melalui program CSR yang dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 27 perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Kubu Raya. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“CSR harus dikelola secara transparan, jelas, dan melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasannya. Tujuannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Dia menambahkan, program CSR seharusnya difokuskan pada kebutuhan masyarakat serta penanganan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Bentuk dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, hingga berbagai program sosial lainnya.
Baca Juga: Optimalkan Ruang Publik untuk Aktivitas Positif, Sukiryanto Lepas Peserta Jalan Sehat UNU Kalbar
Menurut Sukiryanto, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengawasan CSR menjadi penting agar program yang dijalankan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program pembangunan yang telah dirancang pemerintah.
Tak hanya itu, dia juga mengajak media massa dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan CSR agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi dan penandatanganan deklarasi komitmen bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bebas pekerja anak sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sebagai informasi kegiatan yang difasilitasi Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) bersama Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA) itu dihadiri perwakilan perusahaan perkebunan sawit, perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. (ash)
Editor : Hanif