PONTIANAK POST – Para petani kelapa di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat merosotnya harga kelapa di tingkat petani. Komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir tersebut kini hanya dihargai sekitar Rp1.500 per buah, turun drastis dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai Rp5.700 per buah.
Penurunan harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir memicu keresahan dan kekecewaan masyarakat. Petani menilai harga jual saat ini tidak lagi mampu menutupi biaya perawatan kebun, apalagi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang terus meningkat.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Kupah, Adi, mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa adanya langkah nyata yang dirasakan petani.
"Kelapa adalah urat nadi ekonomi masyarakat Sungai Kupah. Namun harga yang diterima petani saat ini sangat tidak manusiawi. Kami sangat kecewa karena sampai sekarang belum ada solusi yang benar-benar menyentuh persoalan di lapangan," ujarnya kepada Pontianak Post, Minggu (7/6).
Baca Juga: Cara Membuat Ramuan Air Kelapa ala dr Zaidul Akbar untuk Kesehatan Liver, Apa Saja Kandungannya?
Menurut Adi, sebagian besar warga Desa Sungai Kupah menggantungkan hidup dari hasil perkebunan kelapa. Karena itu, anjloknya harga komoditas tersebut langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi keluarga petani.
Dia menjelaskan, ketika harga kelapa masih berada di kisaran Rp5.700 per buah, petani masih dapat memperoleh keuntungan yang cukup untuk membiayai perawatan kebun dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun kondisi saat ini jauh berbeda. Dengan harga hanya Rp1.500 per buah, hasil panen yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
"Biaya perawatan tetap ada. Kebun harus dibersihkan, tanaman harus dirawat, belum lagi biaya pengangkutan hasil panen. Sementara harga jual terus turun. Ini tentu sangat memberatkan petani," katanya.
Adi mengingatkan, jika situasi tersebut terus berlanjut tanpa intervensi pemerintah, produktivitas perkebunan kelapa masyarakat berpotensi menurun. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian petani memilih meninggalkan sektor perkebunan karena dinilai tidak lagi memberikan penghasilan yang layak.
Karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam melindungi petani. Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan diharapkan dapat hadir memberikan solusi yang mampu memperbaiki kondisi pasar kelapa di tingkat petani.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah penetapan standar harga bawah untuk komoditas kelapa. Menurut masyarakat, kebijakan tersebut diperlukan agar petani memiliki kepastian harga dan tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar yang kerap merugikan mereka.
"Selama ini petani berada pada posisi yang lemah. Kami berharap ada kebijakan yang dapat melindungi harga di tingkat petani sehingga tidak mudah dimainkan oleh tengkulak," ujarnya.
Selain perlindungan harga, kata Adi, masyarakat juga mendorong percepatan pembangunan sektor hilirisasi kelapa di Kubu Raya. Selama ini petani hanya menjual buah kelapa mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh relatif kecil dan sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar.
Padahal, kelapa memiliki banyak produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi, mulai dari santan kemasan, minyak kelapa, arang tempurung, hingga berbagai produk berbahan baku sabut kelapa.
"Kalau hanya mengandalkan penjualan buah mentah, petani akan selalu bergantung pada fluktuasi harga pasar. Karena itu kami berharap ada industri pengolahan yang bisa menyerap hasil kebun masyarakat," katanya.
Baca Juga: Sebanyak 139 Pabrik Kelapa Sawit Se-Indonesia Turunkan Harga Pembelian TBS, Petani Mulai Tertekan
Selain itu, kata Adi, petani juga meminta pemerintah membantu membuka akses pasar yang lebih luas melalui kemitraan dengan industri pengolahan maupun pelaku usaha besar. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, harga jual di tingkat petani diharapkan dapat meningkat dan memberikan keuntungan yang lebih layak.
Adi berharap pemerintah daerah dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang dihadapi petani. Menurutnya, dialog dan audiensi bersama petani perlu dilakukan agar persoalan yang terjadi dapat dipahami secara menyeluruh dan dicarikan solusi yang tepat.
"Yang kami butuhkan bukan sekadar janji atau wacana. Kami membutuhkan langkah nyata agar masyarakat tetap bisa bertahan dari hasil kebun sendiri," tegasnya. Adi pun berharap perhatian pemerintah segera diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani.
“Kami menilai perlindungan harga, pengembangan hilirisasi, dan perluasan akses pasar menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sektor perkebunan kelapa yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pesisir, terutama di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif