PONTIANAK POST – Komitmen Kabupaten Kubu Raya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital membuahkan hasil. Kubu Raya sukses meraih predikat terbaik ketiga tingkat Kalimantan dalam Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta mengukuhkan diri sebagai daerah terbaik di Kalimantan Barat.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurut dia, penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan utama, melainkan menjadi pemacu untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Alhamdulillah ini berkat kerja bersama. Kita menjadi kabupaten atau daerah yang masuk urutan ketiga atau tiga besar se-Kalimantan dan nomor satu di Kalimantan Barat. Ini harus dipertahankan, walaupun bukan itu tujuan utamanya. Prestasi itu hanya bonus saja," kata Sujiwo, Kamis (18/6) saat menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD Kabupaten Kubu Raya di Kantor Bupati Kubu Raya.
Sujiwo menegaskan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari digitalisasi daerah merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, penerapan transaksi berbasis digital tidak hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkecil potensi kebocoran anggaran dan praktik pungutan liar.
"Kenapa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah wajib dilakukan? Bukan hanya semata-mata untuk mendongkrak PAD, tetapi bagaimana kita memaksimalkan pendapatan daerah. Dengan sistem digital, kebocoran anggaran akan terminimalisir, pungli juga bisa ditekan. Tujuan akhirnya adalah tata kelola keuangan yang baik, bersih, dan transparan," ujarnya.
Dia menekankan keberhasilan implementasi ETPD tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan harus ikut berperan dan membangun kolaborasi.
"Pelaksanaan e-transaksi pemerintah daerah bukan hanya tanggung jawab Bapenda. Ini tanggung jawab bersama, terutama perangkat daerah yang berkaitan langsung. Karena itu, ego sektoral harus dihilangkan. Semua harus bekerja secara kolaboratif," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sujiwo juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Tahun ini, Kubu Raya mengalami pemotongan TKD sebesar Rp397 miliar atau hampir Rp400 miliar.
Baca Juga: Bupati Sujiwo Targetkan Perumda Kubu Raya Jadi Penggerak Ekonomi dan Sumber PAD
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari efisiensi anggaran, optimalisasi kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Sujiwo menyebut kontribusi PAD terhadap total belanja daerah saat ini masih berada pada angka 14 persen lebih. Padahal, menurutnya, potensi PAD Kubu Raya dapat meningkat hingga lebih dari Rp500 miliar apabila mampu digali secara maksimal.
"Potensi kita bisa sampai di atas Rp500 miliar kalau sudah kita gali secara maksimal. Saat ini kontribusi PAD terhadap total belanja masih 14 koma sekian persen. Artinya, masih sangat rendah dan perlu kita optimalkan," jelasnya.
Orang nomor satu di Pemerintahan Kubu Raya ini pun berharap penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat menjadi salah satu strategi meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memastikan pengelolaan keuangan berjalan lebih efektif.
"Sehingga tata kelola keuangan daerah bisa clear, clean, baik, profesional, dan akuntabel," pungkas Sujiwo. (ash)
Editor : Hanif