PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memastikan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Kebijakan tersebut diambil menyusul berkurangnya transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat dengan nilai yang cukup signifikan.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini memang menghadapi tantangan berat. Namun, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan yang memiliki kewajiban penganggaran (mandatory spending) secara nasional.
"Kami sangat prihatin dan sedih. Tapi tidak boleh menyerah. Pendidikan dan kesehatan punya mandatory spending secara nasional, jadi tahun depan akan kami maksimalkan," ujar Sujiwo usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025, Jumat (19/6) di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya.
Sujiwo mengungkapkan, masih banyak fasilitas dasar milik pemerintah daerah yang membutuhkan perhatian. Sekitar 60 persen bangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kubu Raya berada dalam kondisi rusak. Kondisi serupa juga terjadi pada fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dan sejumlah peralatan medis yang sebagian besar sudah tidak layak digunakan.
"Kondisinya memang memprihatinkan. Karena itu, anggaran ke depan akan diarahkan untuk memperbaiki layanan dasar masyarakat," katanya.
Baca Juga: Bidik Juara Umum POPDA Kalbar 2026, Kubu Raya Kirim 106 Atlet Pelajar
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, Pemkab Kubu Raya akan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah belanja daerah, termasuk mengurangi porsi pembangunan infrastruktur jalan poros ekonomi yang bersumber dari APBD.
Meski demikian, Sujiwo memastikan tidak ada pengurangan terhadap volume pembangunan jalan. Pemkab akan mengoptimalkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Kalaupun berkurang karena ada aturan maksimum Rp100 miliar. Mohon doanya," ujarnya.
Menghadapi kondisi keuangan daerah yang terbatas, Sujiwo menyebut sejumlah langkah efisiensi telah disiapkan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan penghematan dengan memangkas belanja yang tidak bersifat prioritas.
Salah satunya dengan membatasi perjalanan dinas luar daerah apabila tidak memiliki urgensi. Selain itu, belanja nonesensial juga akan dihentikan untuk memastikan anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Perkuat Kualitas PAUD untuk Wujudkan Generasi Emas Indonesia
"Kita minta seluruh perangkat daerah mengencangkan ikat pinggang," tegasnya.
Di sisi lain, Sujiwo juga meminta dukungan DPRD Kubu Raya untuk mendorong perusahaan-perusahaan di daerah agar lebih aktif menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi masyarakat.
Menurut dia, keterlibatan sektor swasta menjadi penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
"Kita juga ‘ngamen’ ke pusat dan provinsi. Pemerintah provinsi sudah berkomitmen Rp20 miliar untuk Kubu Raya-Mempawah. Pemerintah kabupaten juga terus berkomunikasi dengan kementerian dan Komisi V DPR RI," jelasnya.
Selain melakukan efisiensi belanja, Pemkab Kubu Raya juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Target PAD tahun depan dinaikkan dari Rp300 miliar menjadi Rp325 miliar.
Saat ini, kontribusi PAD terhadap total APBD Kubu Raya masih berada di angka sekitar 14 persen. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan kontribusi PAD dapat meningkat hingga 30 persen atau mencapai lebih dari Rp650 miliar.
Sujiwo menilai peningkatan kemandirian fiskal menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan secara bertahap.
"Kondisi ini menyakitkan, tapi kita negara kesatuan. Sepahit apa pun kebijakan pusat harus kita telan bersama. Yakinlah, dengan doa rakyat dan dukungan DPRD, Kubu Raya tetap bisa membangun," pungkas Sujiwo. (ash)
Editor : Miftakhair