PONTIANAK POST – Pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu lokasi operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional. Penetapan itu dilakukan karena luasnya kawasan gambut, keberadaan objek vital nasional, serta tingginya potensi kebakaran yang kerap memicu kabut asap.
Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dasrul Chaniago, menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan diterima Bupati Kubu Raya, Sujiwo, Kamis (25/6).
Menurut Dasrul, Kubu Raya dipilih sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki sejumlah faktor strategis, di antaranya keberadaan objek vital nasional dan kawasan gambut yang luas.
Baca Juga: Dinas LHK Kalbar Perkuat Program Iklim untuk Capai Target Penurunan Emisi GRK
"Di sini ada objek vital negara yaitu bandara. Kemudian kawasan gambut yang sangat luas dan dari catatan sejarah juga cukup sering terdampak kabut asap. Karena itu Kubu Raya menjadi perhatian kami," ujar Dasrul Chaniago di Kantor Bupati Kubu Raya.
Ia mengatakan, keberadaan kantor daerah operasi pengendalian kebakaran lahan akan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan kebakaran.
"Kami berharap bisa berkoordinasi erat dengan BPBD, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait untuk mengendalikan kebakaran lahan secara bersama-sama," katanya.
Dasrul menambahkan, kehadiran kantor operasi tersebut diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan Kubu Raya dalam menghadapi ancaman karhutla.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Perkuat Mitigasi El Nino untuk Cegah Karhutla dan Gagal Panen
"Sekaligus menjadi benteng penting dalam menjaga Kalimantan Barat dari ancaman kabut asap yang selama ini menjadi persoalan lintas wilayah," imbuhnya.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Kubu Raya sebagai salah satu dari 13 daerah operasional pengendalian kebakaran lahan di Indonesia.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah melalui perangkat teknis, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari aparat keamanan, masyarakat hingga kelompok pemadam kebakaran swasta.
"Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan memang kita harus kerja kolaboratif. Tidak bisa hanya mengandalkan BPBD atau damkar saja. Semua pihak harus saling melengkapi dan bergerak bersama," kata Sujiwo.
Ia menilai kehadiran kantor daerah operasi tersebut menjadi momentum penting, terutama ketika Kubu Raya mulai bersiap menghadapi musim kemarau ekstrem yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang.
"Ini gayung bersambut. Saat Kubu Raya sedang mempersiapkan diri menghadapi kemarau ekstrem, pemerintah pusat justru memberikan dukungan yang sangat kami butuhkan," ujarnya.
Sujiwo menegaskan, pemerintah daerah memilih melakukan langkah antisipasi sejak dini dan tidak menunggu kebakaran terjadi. Berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk menyiapkan personel dari berbagai unsur.
Menurut dia, ketika musim kemarau mulai mengeringkan kawasan gambut, kesiapsiagaan menjadi faktor utama untuk mencegah kebakaran meluas.
"Ketika kemarau mulai mengeringkan gambut, kita tidak boleh menunggu api datang. Pemadam sudah harus siap, mulai dari Masyarakat Peduli Api (MPA), pemadam kebakaran swasta, hingga unsur TNI dan Polri yang ada di Kubu Raya," jelasnya.
Siapkan Personel dan Peralatan
Sujiwo mengatakan, keberhasilan Kubu Raya mengendalikan karhutla selama dua tahun terakhir merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak.
"Yang paling punya peran besar bukan hanya pemerintah. Ada damkar swasta, Masyarakat Peduli Api, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini ikut turun ke lapangan," katanya.
Untuk menghadapi potensi karhutla tahun ini, pemerintah daerah juga telah memetakan sumber daya yang tersedia. Sejumlah unsur pertahanan dan keamanan disiapkan untuk membantu penanganan apabila terjadi kebakaran lahan.
"Ada Yonif TP, Yonko Kopasgat Brajamusti, Denhanud, Yon Pelopor, Satbrimob, Kikav, Lanud Supadio, Kodam, Kodim sampai Polres. Personel-personel ini insyaallah siap membantu," ungkap Sujiwo.
Selain menyiapkan personel, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga mendata kebutuhan peralatan pemadaman bagi Masyarakat Peduli Api dan kelompok pemadam kebakaran swasta. Bantuan berupa selang dan perlengkapan pemadaman akan diprioritaskan bagi kelompok yang aktif dan memiliki kesiapan operasional.
"Saya sudah tugaskan BPBD untuk mendata secara baik. Yang menerima bantuan harus yang memang eksis, sering turun ke lapangan, punya personel dan peralatan yang jelas," tegasnya.
Sujiwo menilai penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api dan pemadam kebakaran swasta merupakan langkah strategis karena kedua kelompok tersebut kerap menjadi garda terdepan dalam menangani kebakaran di tingkat desa. (ash)
Editor : Hanif