PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan penyesuaian anggaran setelah APBD 2026 berkurang sekitar Rp397 miliar. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan APBD untuk menyusun kembali rencana pendapatan dan belanja daerah dengan kondisi fiskal terbaru.
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan pemotongan anggaran tersebut menjadi dasar pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran dan menyusun kembali prioritas program. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kubu Raya, Rabu (12/8/2026).
“Dengan adanya perubahan ini tentu ada penggeseran-penggeseran dari anggaran. Terutama karena kita terjadi pemotongan kurang lebih Rp397 miliar. Nah, itu yang menjadi dasar kami untuk membuat anggaran perubahan,” kata Sukiryanto.
Baca Juga: Kubu Raya Dapat Jatah 2.444 Bedah Rumah Merah Putih, Terbanyak di Kalbar
Tiga Agenda Dibahas dalam Rapat Paripurna
Sukiryanto mengatakan rapat paripurna membahas tiga agenda utama, yakni pembahasan anggaran 2027, perubahan APBD 2026, dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp47,5 miliar.
Menurut dia, perubahan APBD 2026 diperlukan agar rencana pendapatan dan belanja daerah kembali sesuai dengan kondisi keuangan terbaru. Sementara itu, pembahasan rancangan anggaran 2027 masih berada pada tahap awal berupa penyampaian pengantar.
Pinjaman Daerah Kubu Raya Turun Menjadi Rp47,5 Miliar
Selain perubahan APBD, rapat juga membahas rencana pinjaman daerah. Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Jainal Abidin mengatakan usulan tersebut telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Jainal menjelaskan nilai pinjaman yang semula direncanakan Rp114 miliar dalam APBD murni 2026 kini disesuaikan menjadi Rp47,5 miliar. Penyesuaian itu dilakukan karena adanya kebijakan mengenai batas maksimal pinjaman daerah.
“Awalnya pinjaman kita Rp114 miliar di APBD murni tahun 2026. Karena adanya kebijakan Regulasi Permenkeu 101 Tahun 2025 tentang batas maksimal pinjaman daerah, maka yang awalnya Rp114 miliar berkurang menjadi Rp47,5 miliar,” katanya.
Program Pembangunan Harus Disusun Ulang
Penurunan nilai pinjaman tersebut berdampak pada sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD harus melakukan efisiensi dan menyusun kembali skala prioritas pembangunan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Kondisi tersebut membuat kemampuan fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan program yang dapat dilanjutkan. Pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan kepastian penerimaan dari pemerintah pusat.
Kubu Raya Berharap Tambahan TKD dari Pemerintah Pusat
Jainal mengatakan rencana pinjaman daerah diharapkan tidak perlu direalisasikan apabila pemerintah pusat memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kubu Raya.
“Kita berharap dana transfer dari pemerintah pusat masuk, sehingga pinjaman daerah ini tidak digunakan. Artinya kita parkirkan sementara sambil menunggu dana transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah,” ujarnya.
Menurut Jainal, peningkatan alokasi TKD akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas tanpa bergantung pada pembiayaan melalui pinjaman.
Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Siagakan SDM, Anggaran, dan Peralatan Hadapi Kemarau Panjang dan Ancaman Karhutla
Penyesuaian Anggaran Menunggu Kepastian Fiskal
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Prioritas pembangunan dan kepastian penerimaan dari pemerintah pusat menjadi bagian dari pertimbangan tersebut.
Bagi masyarakat, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka pendapatan dan belanja. Penyesuaian tersebut juga menentukan ruang pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program yang menyentuh kebutuhan publik.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara