PONTIANAK POST – Upaya memperkuat pembangunan daerah melalui kolaborasi berbagai pihak kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Landak yang digelar di Ballroom Hotel Grand Landak, Kamis (5/3).
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari bersama Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Wakil Bupati Landak Erani, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan perusahaan, perbankan, koperasi, hingga organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Landak.
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan pelaksanaan program CSR agar lebih terarah, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam laporan Ketua Forum CSR Kabupaten Landak yang disampaikan Sekretaris Daerah Heri Adiwijaya, disebutkan bahwa Forum TSLP periode 2025–2030 dibentuk sebagai wadah sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program CSR di daerah.
Baca Juga: Polres Landak Gelar Rakor Lintas Sektor Siapkan Pengamanan Idulfitri 1447 H di Kabupaten Landak
Namun demikian, masih ditemukan sejumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan CSR secara tertib dan lengkap.
“Bahkan pada tahun 2025 terdapat program senilai ratusan juta rupiah, namun dalam laporan hanya tercatat beberapa juta saja. Ini menjadi perhatian serius kita bersama,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk meningkatkan komitmen dalam pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, program CSR dapat dipetakan secara lebih jelas, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa prioritas pembangunan yang menjadi fokus antara lain pembangunan infrastruktur desa, penanganan stunting, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, perwakilan dunia usaha yang diwakili GR/L Manager Prime Agri Resources, Suwanto, menyampaikan bahwa program CSR bukan sekadar kewajiban administratif bagi perusahaan, tetapi merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang.
Baca Juga: Unjuk Rasa Berlanjut di PT FBR Landak, Polisi Minta Massa Tertib
“Kami menyambut baik forum ini sebagai sarana memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati Landak Erani dalam sambutannya saat membuka kegiatan menegaskan bahwa forum tersebut harus menjadi ruang kolaborasi nyata, bukan hanya sekadar kegiatan seremonial.
“Setiap pihak diharapkan berkontribusi sesuai perannya demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak,” ungkapnya.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menekankan pentingnya optimalisasi program CSR di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan anggaran Kabupaten Landak hingga ratusan miliar rupiah.
“Dengan kondisi ini, kolaborasi melalui program CSR menjadi sangat penting. Kami berharap CSR tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Bupati.
Ia juga meminta seluruh perusahaan segera menyampaikan rencana dan komitmen program CSR tahun 2026 paling lambat akhir Maret agar dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
Di akhir kegiatan, Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari menyatakan bahwa Polres Landak mendukung penuh pelaksanaan Forum TSLP atau CSR sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan aparat keamanan sangat penting agar setiap program CSR dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, kondusif, dan terkendali,” jelas Kapolres. (*)
Editor : Miftahul Khair