PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Landak bersama PLN UID Kalimantan Barat terus memperkuat kolaborasi guna mempercepat elektrifikasi desa, memperluas sambungan rumah tangga, serta menyiapkan solusi energi terbarukan bagi wilayah terpencil.
Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menerima jajaran PLN UID Kalbar di Ngabang, Rabu (15/4). Pertemuan itu membahas perkembangan program listrik desa, berbagai kendala di lapangan, hingga kebutuhan energi untuk menunjang ketahanan pangan dan pengembangan kawasan industri di daerah tersebut.
General Manager PLN UID Kalbar, Maria Gunawan, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah fokus menyelesaikan program listrik desa melalui dukungan anggaran dari Kementerian ESDM. Pada 2025, Kalbar memperoleh tambahan alokasi untuk 71 titik, dengan 14 lokasi berada di Kabupaten Landak. Dari jumlah tersebut, 12 lokasi telah rampung dan sudah menikmati layanan listrik. Sementara dua lokasi tersisa berada di Desa Sampuro dan Sejowet.
“Tersisa dua ya Bu, dua lokasi ini di Desa Sampuro sama Sejowet. Tapi ini kita kalau Sampuro ini sudah tinggal finishing aja. Sejowet ini yang mungkin sedikit effort lagi karena masih ada bagian ujung yang kita harus bawa tiangnya melewati jembatan kayu,” ujar Maria.
Ia menargetkan seluruh lokasi yang masuk program 2025 di Landak bisa diselesaikan pada April ini. Namun demikian, masih ada pekerjaan lanjutan karena rasio desa berlistrik di Landak baru mencapai 92 persen.
“Itu masih ada sekitar 13 desa lagi (belum berlistrik). Kalau dicampur dengan dusun-dusunnya, masih 72 lokasi,” katanya.
PLN pun merancang penyelesaian elektrifikasi sisa desa dan dusun secara bertahap pada periode 2026 hingga 2028. Untuk 2026, sekitar enam desa direncanakan mendapat penanganan lebih dulu sebelum dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi warga yang belum memiliki sambungan mandiri. Pada pelaksanaan sebelumnya, tercatat sekitar 856 pelanggan di Landak menerima bantuan tersebut dari total kuota sekitar 4.000 sambungan di Kalbar.
Tahun ini, kuota BPBL di Kalbar meningkat menjadi 5.000 sambungan. PLN berharap pemerintah daerah segera menyiapkan data calon penerima agar program dapat terserap maksimal.
Maria menambahkan, peningkatan kuota tersebut tak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Cornelis yang mendorong penambahan alokasi bantuan meteran listrik gratis di Kalbar.
“Ini peran dari dewan di Senayan mendorong supaya alokasi untuk meteran gratis ini bisa ditambah di Kalbar. Jadi ternyata sudah terealisasi, dari 4.000 menjadi 5.000,” ujarnya.
Bupati Karolin menyambut positif penambahan kuota tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk berkoordinasi agar masyarakat yang berhak segera diusulkan dan diverifikasi. Ia juga menyoroti bahwa tantangan elektrifikasi tidak semata teknis, tetapi juga persoalan sosial seperti keberatan warga dan pembebasan lahan. Karena itu, Pemkab Landak siap membantu PLN dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. (mif/r)
Editor : Hanif