PONTIANAK POST - Kementerian Sosial memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan lahan yang sebelumnya menjadi kendala. Kabupaten Landak ditargetkan dapat masuk dalam pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III yang direncanakan memasuki proses tender pada Oktober 2026.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan usulan Kabupaten Landak memiliki peluang untuk diproses pada tahap pembangunan berikutnya. Seluruh persyaratan administrasi disebut telah dinyatakan lengkap.
“Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober,” kata Agus Jabo di Jakarta, Rabu (29/7).
Baca Juga: Ketapang Jadi Daerah Pertama di Kalbar, 32 Siswa Diberangkatkan ke Sekolah Rakyat Pontianak
Lahan 9 Hektare Jadi Kunci Pengajuan
Usulan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Bupati Landak Karolin Margret Natasa di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.
Agus Jabo memastikan sejumlah aspek kesiapan lokasi menjadi perhatian dalam proses pengajuan. Hal itu mencakup status kepemilikan lahan, akses menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik, serta potensi bencana di kawasan tersebut.
Lahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Landak telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Lokasi tersebut juga berada di dekat jalan raya, memiliki akses air bersih dan listrik, serta relatif jauh dari kawasan rawan bencana.
Pengajuan Sempat Terkendala Status Kawasan Hutan Kota
Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan usulan pembangunan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025. Namun, proses tersebut belum dapat dilanjutkan karena lahan yang disiapkan saat itu masih berstatus kawasan hutan kota.
Setelah penyesuaian tata ruang disetujui, Pemerintah Kabupaten Landak kembali membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
Lahan yang diusulkan memiliki luas 9 hektare dan telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak. Lokasinya berada di pusat ibu kota kabupaten agar mudah dijangkau masyarakat.
“Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit,” ujar Karolin.
Lokasi tersebut juga disebut memiliki akses air dan listrik yang memadai. Selain dekat dengan jalan utama, kawasan itu berada tidak jauh dari fasilitas kesehatan.
Landak Disebut Membutuhkan Sekolah Rakyat
Kabupaten Landak yang berada di jantung Provinsi Kalimantan Barat memiliki lebih dari 400 ribu penduduk dengan tingkat kemiskinan 8 persen.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 9.802 warga pada Desil 1 dan 10.992 warga pada Desil 2.
Data tersebut menjadi salah satu gambaran kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Landak mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kalau bicara perlu Sekolah Rakyat, kami termasuk salah satu kabupaten yang memang sangat memerlukan. Karena itu kami berharap usulan ini dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya,” kata Karolin.
Pematangan Lahan Diminta Segera Diselesaikan
Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman meminta Pemerintah Kabupaten Landak segera menuntaskan komitmen pematangan lahan. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
“Kalau bisa kesiapan pematangan lahannya ditandatangani hari ini,” ujar Herman.
Pemerintah Kabupaten Landak menyatakan siap memenuhi komitmen tersebut. Karolin mengatakan dokumen yang dibutuhkan telah disiapkan pemerintah daerah.
“Kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan pematangan lahan. Tapi kami siap membereskannya. Yang penting ketika kontraktor datang bekerja, kami siap mendukung semampu kami,” katanya.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Optimistis Sekolah Rakyat Singkawang Mulai Beroperasi pada September 2026
Menunggu Koordinasi untuk Masuk Tahap III
Dengan persyaratan administrasi yang telah dinyatakan lengkap, usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak kini memasuki proses koordinasi lebih lanjut.
Berkas usulan akan diterima Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Landak diharapkan dapat masuk dalam pembangunan Tahap III yang direncanakan memasuki proses tender pada Oktober 2026.
Bagi Pemerintah Kabupaten Landak, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur pendidikan. Lokasi yang mudah dijangkau dan dukungan akses dasar diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat yang membutuhkan untuk memperoleh akses pendidikan.
Namun, kepastian Landak masuk pembangunan Tahap III masih menunggu proses koordinasi dan tahapan berikutnya. Pemerintah daerah kini diminta memastikan kesiapan lahan agar peluang pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai rencana.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara