PONTIANAK POST - Puluhan warga Desa Beloyang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Beloyang Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi melakukan unjuk rasa.
Aksi itu dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan dilajutkan di kantor bupati. Mereka menuntut Kepala Desa Beloyang Yosefh Firminus Rusnadi agar diberhentikan dengan tidak hormat, Rabu (19/3) lalu.
Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Beloyang, Asribran, mengatakan aksi unjuk rasa itu dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat Desa Beloyang terhadap kepimpinan Yosefh Firminus Rusnadi dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kami menuntut kepala desa (Kades) Yosef Firminus Rusnadi segera mundur dari jabatannya lantaran berbagai persoalan yang terjadi di desa kami tidak terselesaikan bahkan sangat merugikan kami sebagai warga Desa Beloyang, " ujarnya.
Asribran menyampaikan ada beberapa point tuntutan masyarakat Desa Beloyang yaitu agar Kepala Desa Beloyang segera merealisasikan dana desa tahun 2023 - 2024 diantaranya ketahanan pangan. Kemudian Yosef Firminus Rusnadi diminta mempertanggungjawabkan pendapatan desa serta meminta kepala desa agar segera mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka juga meminta kepada inspektorat agar segera mengaudit dana Desa Beloyang tahun anggaran 2023 - 2024 dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat disamping meminta kepada Kepala DPMD Kabupaten Melawi agar menunda pencairan dana Desa Beloyang tahun anggaran 2025. Mereka juga meminta kepada Bupati Melawi agar segera memberhentikan Kepala Desa Beloyang
"Masyarakat sudah cukup sabar dengan ketidakjujuran dan tidak transparansi dalam kepemimpinannya, bahkan beberapa kali warga ingin melakukan mediasi dengan Kades terkait persoalan di desa, namun selalu ditolak," ungkapnya.
Sementara Plt Sekretaris DPMD Kabupaten Melawi Tyan Elisabeth mengatakan pihaknya mengapresiasi apa yang di sampaikan warga Beloyang, namun lanjutnya jika masyarakat ingin memberhentikan Kades Beloyang harus melalui mekanisme yang berlaku
"Apa yang menjadi permintaan dari bapak - bapak, akan kami tampung dan tentu harus melalui mekanisme yang berlaku," terangnya
Usai dari kantor DPMD, puluhan warga Desa Beloyang langsung menuju ke kantor bupati dan menyampaikan apa yang menjadi ganjalan dan pelanggaran yang dilakukan Kades Beloyang selama menjabat
Berbekal sound sistem yang dibawa menggunakan mobil pick-up, massa berorasi di depan kantor Bupati Melawi dengan pengawalan petugas Satpol PP dan aparat kepolisian
Baca Juga: Pemkab Sanggau Tak Lagi Anggarkan Gaji Honorer Mulai Juli 2025
Tak lama, tiga orang perwakilan masuk ke dalam kantor bupati dibawa oleh petugas penjagaan kantor bupati dan tak berapa lama, setelah perwakilan diterima aspirasinya mereka membubarkan diri.
"Semua sudah kita sampaikan dan paparkan ke bupati, beliau akan mengambil sikap tegas bila terbukti" ujar Asribran selaku koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Beloyang kepada Pontianak Post. (Wan)
Editor : A'an