PONTIANAK POST – Bupati Mempawah, Erlina berkesempatan menghadiri kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR-RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak, kemarin. Kunjungan itu terkait peninjauan BUMD dan persoalan konflik pertanahan.
Kunjungan itu dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima dan Anggota serta Gubernur Kalbar, Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, Sekda Harisson, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Bupati/Walikota se Kalimantan Barat, Pimpinan BUMD, Instansi terkait, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Arya Bima menjelaskan, kunker tersebut dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mengevaluasi konflik pertanahan yang masih marak terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
"Tujuan kunjungan kerja yang kami lakukan ini untuk mendalami berbagai isu strategis terkait tata kelola BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kalimantan Barat," jelasnya.
Arya mengatakan, pihaknya mendengarkan langsung dari para pemangku kepentingan di daerah agar dapat memperoleh data yang faktual dan realistis.
"Masukan yang kami terima akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di DPR," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Erlina menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi II DPR RI yang dinilainya menjadi momentum penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Saya mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Ini menjadi kesempatan strategis bagi daerah untuk menyampaikan perkembangan dan tantangan dalam pengelolaan BUMD dan BLUD, serta untuk memperkuat sinergi dalam penataan aset dan lahan yang digunakan untuk kepentingan publik maupun investasi,” ujar istri Gubernur Kalbar itu.
Lebih lanjut, Bupati Erlina menegaskan Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD sebagai instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami terus melakukan pembenahan dari sisi tata kelola, regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan BUMD dan BLUD benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Kabupaten Mempawah,” tambahnya.
Terkait dengan evaluasi HGU, HGB, dan HPL, Bupati Erlina menyampaikan pentingnya pengawasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar pemanfaatan lahan berjalan sesuai ketentuan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Mempawah menyambut baik setiap arahan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja ini, dan berkomitmen menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan.(wah)
Editor : Hanif