PONTIANAK POST– Pemerintah Kabupaten Mempawah mendorong penguatan peran mahasiswa dalam pembangunan desa berbasis keadilan dan keberlanjutan. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, saat membuka secara resmi kegiatan Kuliah Pengganti Kuliah Kerja Nyata (KP KKN) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, belum lama ini, di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah.
Acara pembukaan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, serta jajaran pemerintah daerah dan tamu undangan lainnya.
Mengangkat tema “Mewujudkan Desa Inklusif dan Berkeadilan Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs)”, KP KKN ini akan melibatkan sejumlah desa dan kelurahan sebagai lokus kegiatan di wilayah Kabupaten Mempawah.
Wakil Bupati Juli Suryadi menyambut baik program akademik ini yang menurutnya memiliki nilai ganda, selain menunjang proses pendidikan mahasiswa, juga memberi kontribusi nyata kepada masyarakat desa, khususnya dalam hal penyadaran hukum dan pelayanan publik.
“Ini adalah wadah bagi mahasiswa hukum untuk turun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat desa. Saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah untuk mendukung penuh kegiatan ini,” ujar Juli.
Ia menekankan bahwa prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam pembangunan desa harus terus diperkuat sejalan dengan semangat SDGs, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati akses yang setara terhadap pelayanan dan sumber daya.
Meski demikian, Juli mengakui masih adanya tantangan dalam menerapkan SDGs di tingkat lokal, mulai dari keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga dinamika sosial budaya.
"Perlunya sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi sebagai solusi inovatif dalam mendukung pembangunan desa," harap dia.
Wabup Mempawah optimistis kehadiran mahasiswa Fakultas Hukum UPB di desa-desa akan membawa dampak positif, baik dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat maupun mendorong tata kelola desa yang lebih inklusif.
“Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil mutlak dibutuhkan. Ini bukan hanya soal membangun, tapi bagaimana membangun dengan adil dan berkelanjutan,” tegasnya. (wah)
Editor : Hanif