PONTIANAK POST — Bupati Mempawah, Erlina menegaskan Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggungjawab. Dia memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat dan bermanfaat untuk masyarakat dan daerah.
“Prinsip akuntabilitas harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah,” tegas Erlina saat menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Sri Haryati di ruang kerjanya, didampingi Wakil Bupati Juli Suryadi Burdadi, Kepala Inspektur Daerah, Firdaus. belum lama ini.
Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Diantaranya, optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, hingga pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Erlina mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Mempawah terus berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan keuangan daerah agar mampu beradaptasi dengan berbagai regulasi dan sistem pengawasan yang terus berkembang.
“Kami tidak hanya ingin mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” sebutnya.
Erlina juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan serta masukan yang diberikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar beserta jajaran.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dan arahan yang diberikan oleh Ibu Sri Haryati beserta tim BPK Kalbar,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Sri Haryati, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menjaga disiplin pengelolaan keuangan daerah.
“Konsistensi Pemkab Mempawah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi modal penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif