PONTIANAK POST — Bupati Mempawah, Erlina melantik dan mengambul sumpah jabatan tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Senin (1/12) di Kantor Bupati Mempawah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah turut disaksikan Wakil Bupati Juli Suryadi Burdadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Ismail, Ketua DPRD Mempawah, Safruddin beserta Forkopimda Mempawah, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan tamu undangan lainnya.
Mereka yang dilantik yakni, Abdul Malik, SH, M.Si yang sebelumnya menempati kursi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapoil), kini diberikan jabatan baru sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Kemudian, dr David Velantin P Sianipar, M.Kes yang sebelumnya sebagai Direktur RSUD dr Rubini Mempawah, dipercayakan menempati jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB).
Serta, Arifin, S.Pd, SD, M.Pd yang semula menempati posisi Camat Segedong, diberikan amanah baru sebagai Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Mempawah.
Erlina menekankan pelantikan merupakan amanah besar dan tanggung jawab moral bagi setiap pejabat yang diberikan kesempatan. “Pelantikan ini bukan sekedar seremonial, akan tetapi kontrak moral di hadapan Tuhan dan masyarakat Kabupaten Mempawah,” tegas Erlina.
Kepada pejabat yang dilantik, Erlina meminta agar mampu menjalankan kepercayaan untuk memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan ekonomi daerah, serta penguatan fiskal Kabupaten Mempawah.
“Tentukan langkah selama tiga bulan ke depan. Berikan inovasi yang ingin dicapai dalam 100 hari kerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erlina berharap para pejabat dapat meningkatkan kinerja OPD, memperkuat orientasi hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta membangun kerja sama dan sinergi dengan seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan dan desa.
"Saya minta seluruh pejabat memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan," pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif