PONTIANAK POST - Gelombang protes mahasiswa kembali berlangsung di halaman Gedung DPRD Mempawah, Rabu (3/12) sore. Untuk kedua kalinya dalam dua hari, aliansi mahasiswa menuntut kepastian pembatalan anggaran pembangunan pendopo rumah dinas senilai Rp15 miliar. Proyek ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
Puluhan mahasiswa tiba dengan harapan dapat bertemu langsung seluruh anggota dan unsur pimpinan DPRD. Namun, keinginan itu kandas karena para legislator sedang menjalani masa reses di daerah pemilihan. Sekretaris DPRD Mempawah, Maspupah, kemudian turun menemui massa dan menerima aspirasi mereka.
Aksi berlangsung tertib meski dijaga ketat aparat gabungan dari Polres Mempawah, TNI AD, Marinir, dan Satpol PP. Kapolres Mempawah, AKBP Jonathan David, memimpin langsung pengamanan di lokasi.
Dalam orasi, mahasiswa menegaskan bahwa anggaran Rp15 miliar untuk pendopo rumah dinas tidak sejalan dengan situasi efisiensi fiskal saat ini. Menurut mereka, dana sebesar itu seharusnya dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Maspupah yang duduk bersama para mahasiswa memastikan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPRD. Ia menjelaskan bahwa pimpinan tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda reses yang berlangsung 30 November hingga 6 Desember. “Pagi tadi saya menerima surat dari aliansi mahasiswa. Setelah saya teruskan kepada unsur pimpinan, penerimaan aspirasi dilimpahkan kepada saya karena pimpinan sedang reses,” ujarnya.
Mahasiswa berencana kembali menyampaikan aspirasi pada 8 Desember mendatang. Menanggapi hal itu, Maspupah menyebut jadwal unsur pimpinan pada tanggal tersebut sedang kosong, sehingga ada kemungkinan para pimpinan DPRD dapat hadir dalam agenda penyampaian aspirasi yang rencananya digelar di Kantor Bupati Mempawah.
“Saya diminta menampung aspirasi mahasiswa, meskipun tidak disampaikan secara tertulis. Tetap akan saya laporkan, dan selanjutnya unsur pimpinan yang menentukan langkah kebijakan,” pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif