PONTIANAK POST – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mempawah meminta pemerintah daerah lebih cermat dan disiplin dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Permintaan ini disampaikan menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
Dalam pandangan akhirnya, juru bicara Fraksi Golkar Edi Cingkong, mengungkapkan bahwa belanja daerah setelah penyesuaian ditetapkan sebesar Rp 1.005.603.261.335. Menurutnya, angka tersebut menandakan adanya tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan efisiensi yang benar-benar terukur.
Edi menegaskan bahwa upaya efisiensi tidak boleh disalahartikan sebagai sekadar pemotongan anggaran. Ia menekankan perlunya penataan ulang program dan kegiatan agar setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan berkurangnya dana transfer pusat, daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. Efisiensi perlu dilakukan, tetapi jangan sampai kualitas layanan publik menurun,” ujarnya.
Golkar mendorong Pemkab Mempawah untuk memperkuat perencanaan pembangunan serta memastikan belanja yang dilakukan berorientasi pada sektor-sektor yang paling dibutuhkan warga, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Penajaman prioritas dianggap penting agar APBD 2026 tetap menjadi instrumen pembangunan yang efektif meski dalam kondisi fiskal yang menantang.
"Ketepatan menentukan program strategis akan menjadi kunci, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif