PONTIANAK POST – Keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Mempawah. Anggota DPRD Mempawah dari Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan (HPP), Choirussaib, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dan selektif dalam menyusun serta merealisasikan belanja daerah, dengan fokus utama pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menilai, dalam kondisi keuangan daerah yang semakin menantang, pemerintah perlu melakukan penataan ulang skala prioritas anggaran. Salah satunya dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan publik.
“Belanja daerah harus diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kegiatan seremonial perlu ditekan, perjalanan dinas harus lebih disiplin, dan program yang manfaatnya tidak jelas harus dievaluasi,” ujar Choirussaib.
Selain itu, ia menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur pada setiap penggunaan anggaran, baik untuk belanja rutin maupun program pembangunan. Tanpa indikator tersebut, menurutnya, efektivitas anggaran sulit dinilai dan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil nyata. Tidak boleh ada program yang berjalan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas,” katanya.
Choirussaib menambahkan, Fraksi HPP berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kebijakan belanja daerah diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Mempawah secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif