PONTIANAK POST — Temuan roti berjamur dan buah tidak segar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Mempawah Hilir, Senin (29/12), menuai sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah Cabang Mempawah. Insiden tersebut dinilai sebagai indikator serius kegagalan sistem pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mempawah.
Ketua HMI Komisariat Syariah Cabang Mempawah, Ima Muslim, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan teknis semata, melainkan bentuk kelalaian struktural yang berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik. “Makanan berjamur dan buah tidak segar bisa dikemas lalu didistribusikan ke sekolah. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan sama sekali tidak berjalan. Dalam kondisi seperti ini, SPPG patut disebut gagal total,” tegas Ima Muslim, Selasa (30/12).
Ia menilai, pernyataan sejumlah pihak yang menyebut makanan tersebut belum sempat dikonsumsi siswa justru mengaburkan substansi persoalan. Menurutnya, fokus utama seharusnya tertuju pada proses dan mekanisme pengawasan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah. “Masalahnya bukan dimakan atau tidak. Masalahnya adalah bagaimana makanan tidak layak bisa lolos dari dapur hingga ke siswa. Jangan tunggu korban dulu baru ada tindakan,” katanya.
Ima Muslim juga mempertanyakan peran tenaga ahli gizi yang diklaim terlibat dalam pengelolaan MBG. Ia menilai, jika fungsi pengawasan profesional benar-benar berjalan, maka makanan tidak layak konsumsi semestinya dapat terdeteksi sejak awal. “Kalau benar ada ahli gizi dan sistem kontrol kualitas, lalu siapa yang menyatakan makanan itu layak? Ini menunjukkan bukan hanya kelalaian individu, tapi persoalan struktural yang serius,” ujarnya.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis nasional yang menyentuh langsung hak dasar anak atas pangan sehat dan aman. Karena itu, setiap bentuk kelalaian harus disikapi secara tegas dan bertanggung jawab. “Setiap kelalaian tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi normatif. Harus ada langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap, HMI Komisariat Syariah Cabang Mempawah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, di antaranya penyelidikan menyeluruh terhadap SPPG, audit kompetensi tenaga ahli gizi serta pengelola dapur MBG, pemberian sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai, serta transparansi penggunaan anggaran MBG agar dapat diawasi publik.
Ima Muslim menegaskan, penyelesaian kasus tersebut tidak boleh berhenti pada pernyataan maaf atau imbauan semata. Ia menambahkan, HMI siap mengawal kasus tersebut hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban yang nyata dari pihak-pihak terkait. “Jika persoalan ini diselesaikan tanpa evaluasi dan sanksi nyata, maka pemerintah daerah telah mempertaruhkan kesehatan anak-anak demi menjaga citra. Kami tidak akan tinggal diam,” katanya. (wah)
Editor : Hanif