PONTIANAK POST — Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Selasa (13/1).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, para kepala daerah se-Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya yang mewakili kepala daerah se-Kalimantan Barat, Erlina menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan serta penyerahan LHP kepada pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan komprehensif,” ujar Erlina.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK RI merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, sekaligus mencerminkan sinergi yang konstruktif antara lembaga pemeriksa keuangan negara dan pemerintah daerah.
“Penyerahan LHP ini tidak hanya menunjukkan komitmen BPK RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, tetapi juga menjadi wujud sinergi yang positif antara BPK dan pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Erlina, hasil pemeriksaan kepatuhan yang disampaikan memiliki nilai strategis dan tidak semata-mata bersifat administratif. Laporan tersebut menjadi rujukan penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh, kami sebagai kepala daerah memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, termasuk potensi yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Erlina menilai rekomendasi yang diberikan BPK RI bersifat korektif sekaligus prospektif. Rekomendasi tersebut dinilai mampu mendorong terbangunnya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Rekomendasi BPK bukan sekadar untuk memperbaiki kekurangan, tetapi juga menjadi panduan ke depan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan berkualitas,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan secara sungguh-sungguh melalui langkah perbaikan yang terukur, penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang sehat dan patuh terhadap regulasi,” tegas Erlina.
Erlina menyatakan keyakinannya bahwa sinergi yang baik antara BPK RI dan pemerintah daerah akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin, dengan kerja sama dan sinergi yang kuat, pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik akan mampu mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat,” pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif