PONTIANAK POST — Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah menghadiri audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik Indonesia, serta rapat koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI, pada 13 hingga 14 Januari di Jakarta.
Kegiatan ini merupakan agenda Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang bertujuan memperkuat sinergi, komunikasi, dan kerja sama antara DPRD kabupaten dengan kementerian di tingkat pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, mengatakan audiensi dengan Bappenas menjadi forum strategis bagi DPRD untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
“Ini merupakan kesempatan penting bagi DPRD kabupaten untuk menyuarakan aspirasi daerah, terutama terkait arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional agar sejalan dengan kebutuhan di daerah,” kata Safruddin.
Menurutnya, keterlibatan DPRD dalam pembahasan perencanaan pembangunan nasional sangat diperlukan agar program pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
“Kami berharap ada sinkronisasi yang lebih kuat antara perencanaan pusat dan daerah, sehingga program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Safruddin menyatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak kepada kepentingan masyarakat dan berdampak nyata bagi daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mempawah, Riduan M Yusuf, menuturkan isu lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. “Setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan,” ujar Riduan.
Ia berharap melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan kebijakan dan program yang dapat diadaptasi oleh daerah.
“Kami ingin ada penguatan regulasi, pendampingan, serta program konkret dari pemerintah pusat yang bisa diterapkan di daerah, khususnya terkait pengelolaan lingkungan hidup,” katanya.
Riduan juga menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan kementerian teknis sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Dengan komunikasi yang baik, DPRD dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif