PONTIANAK POST—Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mempawah menegaskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tanpa mengesampingkan kondisi nyata serta kebutuhan masyarakat di daerah.
“RPJMD memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang harus disusun secara matang, substantif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujar anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi PKB, Purnawati.
Menurutnya, keselarasan kebijakan lintas pemerintahan menjadi kunci agar program pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Namun demikian, ia mengingatkan agar penyelarasan tersebut tetap mempertimbangkan karakteristik lokal serta persoalan yang dihadapi masyarakat Mempawah.
“RPJMD jangan hanya menjadi dokumen administratif atau kegiatan seremonial. Perencanaannya harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan sesuai dengan kondisi daerah,” kata Purnawati.
Ia menambahkan, sinkronisasi RPJMD dengan kebijakan pusat dan provinsi diharapkan mampu mendorong efektivitas dan efisiensi pembangunan, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, RPJMD perlu dilengkapi dengan indikator yang jelas dan terukur agar dapat dievaluasi secara objektif.
Purnawati juga menekankan bahwa program-program yang dirancang dalam RPJMD harus menyentuh sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Melalui penyusunan RPJMD yang terarah dan inklusif, kami berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat menjadikan dokumen tersebut sebagai pijakan kuat, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif