PONTIANAK POST – Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah menyoroti penghentian sementara puluhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat.
Ketua IKAMI Sulsel Cabang Mempawah, Ima Muslim, menegaskan Pemerintah Kabupaten Mempawah harus mengambil langkah konkret untuk melakukan pengawasan dan pengecekan ulang keberadaan SPPG.
“Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, karena menyangkut kesehatan anak-anak. Ini bukan persoalan administratif, melainkan menyangkut kesehatan generasi muda. Kami minta ada langkah cepat dan tegas dari Pemkab Mempawah,” pinta Ima, Rabu (15/4), di Mempawah.
Ia menyoroti pentingnya kelengkapan izin yang harus dimiliki SPPG seperti, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang hingga kini masih menjadi kendala di sejumlah daerah.
“Maka, kami mendorong agar agar segera dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG di Kabupaten Mempawah. Jika belum memenuhi standar, maka harus segera dilengkapi. Dan, apabila masih tidak patuh terhadap ketentuan, perlu dilakukan tindakan tegas,” katanya.
Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya bersikap reaktif, tetapi harus aktif melakukan pengawasan sejak awal, termasuk terhadap dapur MBG yang baru dibangun.
“Jangan sampai dapur-dapur baru justru mengulang kesalahan yang sama. Lengkapi izin dari awal, patuhi standar, jangan tunggu sampai ditutup,” katanya.
IKAMI Sulsel Cabang Mempawah juga menyatakan akan segera melakukan audiensi dengan dinas terkait guna memastikan pengawasan berjalan maksimal dan tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.
“Dalam waktu dekat, kami akan turun langsung dan melakukan audiensi. Ini bentuk keseriusan kami agar Mempawah tidak kecolongan,” pungkasnya.(wah)
Editor : Hanif