PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Mempawah memperkuat struktur pemerintahan sebagai langkah percepatan pembangunan. Salah satu strategi yang disiapkan adalah pemekaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Mempawah, Erlina, dalam kegiatan coffee morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Pendopo Bupati Mempawah belum lama ini. Kegiatan coffee morning tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, serta tokoh masyarakat. Secara umum, para peserta menyambut positif rencana strategis yang dipaparkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Mempawah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Dalam pemaparannya, Erlina menegaskan bahwa pemekaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan bertujuan agar setiap sektor dapat dikelola secara lebih fokus dan optimal, mengingat ketiganya merupakan potensi unggulan daerah.
“Bismillah, semoga berjalan sesuai rencana. Dengan pemekaran ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Mempawah agar semakin maju,” ujar Erlina.
Baca Juga: Landak Raih Skor SPM Tertinggi di Kalbar, Karolin Pastikan Pelayanan Publik Terus Diperkuat
Selain itu, Erlina juga menyinggung momentum strategis atas terpilihnya dirinya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo). Posisi tersebut dinilai dapat membuka peluang lebih luas bagi Kabupaten Mempawah dalam mengakses program pemerintah pusat, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Erlina meminta dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Mempawah agar proses administrasi dan kebijakan pemekaran dapat berjalan lancar.
“Suratnya sudah selesai, mudah-mudahan dari Pak Ketua DPRD nanti yang akan menindaklanjuti,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa langkah pemekaran ini diharapkan mampu menjadikan Mempawah sebagai percontohan (pilot project) bagi daerah lain dalam penerapan tata kelola dinas yang lebih spesifik dan efektif.
"Hal ini juga telah menjadi bagian dari pembahasan bersama kementerian terkait dalam koordinasi sebelumnya," pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif