PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah, Ismail, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen itu disampaikannya di sela-sela asistensi virtual bersama Kementerian PAN-RB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Gedung Mempawah Command Center, kemarin.
Ismail menyebut, pembenahan sistem melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi langkah krusial dalam mewujudkan budaya kerja yang bersih, transparan, dan profesional di lingkungan pemerintah daerah. “Kami memastikan seluruh instrumen RB dan SAKIP berjalan sesuai koridor, termasuk pengelolaan benturan kepentingan agar pejabat publik dapat bekerja secara objektif,” ujarnya.
Di samping itu, Sekda Ismail mengatakan, Pemkab Mempawah akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui Command Center untuk memastikan pelaksanaan program kerja dapat terpantau secara akurat, transparan, dan akuntabel. “Kami akan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk mempercepat implementasi RB dan SAKIP,” tegas Sekda.
Sebelumnya, Sekda Kalbar, Harisson menekankan bahwa RB harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong iklim investasi di daerah. “Tren capaian RB di Kalimantan Barat sepanjang 2024 menunjukkan perkembangan positif. Peningkatan nilai RB di sejumlah kabupaten dan kota menjadi indikator keseriusan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ungkap Harisson.
Baca Juga: Polres Landak Jalani Audit Kinerja, Polda Kalbar Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh kabupaten dan kota agar tidak cepat berpuas diri, melainkan terus lakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan guna mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. “Peningkatan nilai penting sebagai indikator, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana birokrasi mampu mempercepat pembangunan, mendukung iklim investasi, serta berkontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan,” tegasnya.
Terakhir, Harrison juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, pendampingan berkelanjutan dinilai mampu membantu daerah memahami arah kebijakan nasional sekaligus memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.(wah)
Editor : Hanif