Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK Perwakilan Kalimantan Barat. Raihan tersebut menjadi WTP ke-10 yang diterima Pemkab Mempawah secara berturut-turut.
WAHYU ISMIR, Mempawah
Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, kepada Bupati Mempawah, Erlina, didampingi Ketua DPRD Mempawah, Safruddin, di Kantor BPK Perwakilan Kalbar di Pontianak, belum lama ini.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Mempawah secara berturut-turut dalam satu dekade terakhir.
Bupati Mempawah, Erlina, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan secara transparan dan profesional.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali meraih opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik,” ujar Erlina.
Ia juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang dinilai konsisten menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dan berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan profesional,” katanya.
Erlina menegaskan, opini WTP bukan hanya penghargaan administratif, tetapi menjadi tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan tepat sasaran harus berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah.
“Raihan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah,” tegasnya.
Penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Kegiatan tersebut turut dihadiri bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta Inspektur daerah kabupaten/kota se-Kalbar. (wah)
Editor : Hanif