PONTIANAK POST — Pemilik truk angkutan meminta meminta DPRD Kabupaten Mempawah bertindak terhadap dugaan praktik pelangsiran dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah SPBU. Ini mengingat akan dilaksanakan aksi Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah di Kantor DPRD Mempawah pada 3 Juni 2026,
“Surati Kapolres, panggil, ajak berdialog. Tindak lanjut hukumnya harus dijelaskan. Masalah penimbunan BBM itu haknya orang miskin yang disubsidi malah dirampok orang-orang kaya,” kata pemilik truk angkutan, Fauzi, kemarin.
Fauzi yang merupakan warga Peniraman ini mengatakan DPRD seharusnya bisa memanggil memanggil pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan kepolisian, guna membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Ia mengaku geram karena masih banyak kendaraan yang dinilai tidak sesuai peruntukan ikut mengantre solar subsidi untuk kemudian ditimbun dan dijual kembali demi keuntungan pribadi.
Baca Juga: Sopir Angkutan di Sungai Pinyuh Keluhkan Kelangkaan Solar Subsidi dan Antrean Panjang di SPBU
“Mobil yang tidak ada baknya aja ikut antre demi dapat BBM untuk ditimbun dan dijual,” ujarnya.
Fauzi menyatakan siap menunjukkan langsung lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM subsidi apabila aparat penegak hukum serius melakukan penindakan.
“Kalau APH masih gelap mata, saya siap menunjukkan tempatnya. Titik-titiknya yang ditimbun itu,” katanya.
Menurutnya, aksi yang akan digelar Aliansi Sopir merupakan bentuk perjuangan sopir kecil yang selama ini kesulitan memperoleh solar subsidi akibat dugaan permainan distribusi di lapangan.
Ia berharap DPRD benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan turun langsung menyikapi persoalan tersebut.
Baca Juga: Festival Bedug Sungai Pinyuh Jadi Panggung Kreativitas Generasi Muda Mempawah
“Selagi untuk kepentingan umum, saya sangat mendukung. Yang penting DPRD itu selaku wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat,” katanya.
Fauzi menilai para sopir kecewa karena adanya kesan pembiaran terhadap praktik yang diduga melanggar hukum tersebut. “Yang sangat kesal itu seolah-olah APH tutup mata, seolah-olah tidak ada pelanggaran hukum di situ,” pungkasnya.
Ia berharap distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan untuk bekerja.
“Supaya tepat sasaran, supaya tidak ada macet di depan SPBU yang merugikan pengguna jalan lain dan keselamatan orang lain,” ujarnya.
Fauzi menambahkan, sulitnya memperoleh solar subsidi sangat memengaruhi penghasilan sopir truk di tengah tingginya biaya operasional dan tarif angkutan yang belum mengalami kenaikan.
“Harga angkutan tidak kunjung naik. Kalau beli di eceran itu Rp15 ribu per liter, literannya pun tidak cukup,” katanya. (wah)
Editor : Hanif