PONTIANAK POST - Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Mempawah menegaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan, Choirussaib, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mempawah.
Choirussaib mengatakan laporan pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Mempawah Soroti Transparansi Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
"Kami berharap seluruh catatan, masukan, pertanyaan, dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan yang serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah," ujarnya.
Harus Memberikan Manfaat Nyata
Menurut Choirussaib, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sehingga evaluasi menyeluruh menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan berikutnya.
"Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus menjadi sarana evaluasi yang objektif dan komprehensif untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mempawah," tegasnya.
Ia menilai evaluasi yang komprehensif akan membantu pemerintah daerah memperbaiki kelemahan pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Wabup Mempawah Tegaskan APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat dan Pembangunan
Dorong Sinergi Bangun Mempawah
Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Choirussaib, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
"Ke depan, kami berharap semangat sinergi berkelanjutan yang menjadi semangat pembangunan Kabupaten Mempawah dapat terus diimplementasikan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat, demi terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan," pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif