Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Zodiak

Fraksi PAN DPRD Mempawah Dorong Optimalisasi PAD untuk Perkuat Kemandirian Fiskal

Hanif • Selasa, 7 Juli 2026 | 10:02 WIB
Putra Wahyudi memberikan laporan pandangan umum.
Putra Wahyudi memberikan laporan pandangan umum.

PONTIANAK POST – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Mempawah mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, pemerintah daerah diminta lebih maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dapat dikurangi.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Putra Wahyudi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, belum lama ini. Menurut Putra, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi PAN menilai realisasi pendapatan daerah telah menunjukkan capaian yang baik. Meski demikian, kemampuan fiskal Kabupaten Mempawah masih perlu diperkuat karena ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Karena itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi PAD melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sektor-sektor unggulan, seperti perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan investasi.

Baca Juga: Hari Jadi ke-67 Mempawah, Erlina Ajak Masyarakat Perkuat Kebersamaan dan Sinergi

Selain itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal.

"Setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tegas Putra.

Fraksi PAN berharap pertanggungjawaban APBD dapat menjadi momentum evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta mendorong percepatan pembangunan yang merata di Kabupaten Mempawah. (wah)

Editor : Hanif
#Transfer Pusat #apbd #fraksi pan #pemerintah daerah #DPRD Mempawah