PONTIANAK POST - Bupati Mempawah Erlina menghadiri peluncuran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Kalimantan Barat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7), sebagai upaya memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Peluncuran forum ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Penandatanganan tersebut disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama para bupati, wali kota se-Kalimantan Barat, serta jajaran direksi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Bentuk Forum CSR untuk Sinergikan Program Perusahaan Demi Kesejahteraan Rakyat
Erlina mengapresiasi pembentukan Forum TJSLP/CSR karena dinilai menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah, kami mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membentuk Forum TJSLP/CSR ini. Forum ini menjadi wadah yang sangat baik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sehingga program-program CSR dapat memberikan manfaat yang lebih besar, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Menurut Erlina, keberadaan forum tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penyaluran program CSR agar lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan di setiap daerah.
"Pemerintah Kabupaten Mempawah siap mendukung implementasinya agar pembangunan di Kabupaten Mempawah maupun di Kalimantan Barat semakin maju melalui kolaborasi yang kuat," tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Mempawah Ajak Warga Lestarikan Lingkungan melalui Gerakan Aksi Indonesia ASRI
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan Forum TJSLP/CSR menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
"Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TJSLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Norsan menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah masih berada di angka 0,51 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97 sehingga dukungan sektor swasta melalui program CSR sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Dorong Sinergi LKS dan CSR Perusahaan untuk Layanan Sosial Masyarakat
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar program prioritas TJSLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah.
Program tersebut mencakup sektor pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
"Pelaksanaan CSR tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial yang bersifat seremonial, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah," pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif