Pendapatan Daerah Mempawah 2025 Capai 97,66 Persen, Fraksi HPP Soroti Ketergantungan Dana Pusat

Wahyu Ismir Jartha Kusuma • Dipublikasikan Rabu, 22 Juli 2026 | 13:44 WIB
Ketua Fraksi HPP DPRD Mempawah, Tri Margono. (ISTIMEWA)
Ketua Fraksi HPP DPRD Mempawah, Tri Margono. (ISTIMEWA)

PONTIANAK POST - Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan (HPP) DPRD Kabupaten Mempawah mengapresiasi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 97,66 persen dari target. Namun, fraksi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Mempawah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Fraksi HPP DPRD Mempawah, Tri Margono, menilai capaian pendapatan daerah menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengelola penerimaan cukup baik. Meski demikian, ia menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

"Realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,66 persen patut diapresiasi. Namun, sebagian besar masih berasal dari transfer pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp880 miliar, sementara PAD sekitar Rp179 miliar," ujarnya.

Baca Juga: Smelter SGAR Mempawah Ditargekan Beroperasi Tahun 2027

Menurut Tri, kondisi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal daerah masih perlu diperkuat agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Ia mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan PAD, mulai dari optimalisasi aset daerah, peningkatan layanan perpajakan, digitalisasi pelayanan publik, hingga pengembangan sektor ekonomi lokal.

"Optimalisasi PAD harus dilakukan secara serius. Bukan sekadar mengejar peningkatan target, tetapi membangun sistem yang lebih efektif, transparan, dan mampu menggali potensi daerah secara berkelanjutan," katanya.

Tri menegaskan, peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan tidak menambah beban, melainkan melalui pengelolaan sumber pendapatan yang lebih optimal.

Baca Juga: Pemprov Kalbar Tegaskan Perubahan Perda BMD Perkuat Tata Kelola Aset dan Tingkatkan Pendapatan Daerah

Dengan penguatan PAD, lanjut dia, ruang fiskal pemerintah daerah akan semakin luas untuk membiayai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. (wah)

Editor : Miftakhair
hpp Pendapatan Daerah dprd Fraksi