PONTIANAK POST - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mempawah mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperkuat kemandirian fiskal serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten MWempawah dari Fraksi PKB, Subandio, dalam pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Subandio, Fraksi PKB telah mencermati pidato Bupati Mempawah, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah daerah, pembahasan komisi, rapat Badan Anggaran, hingga laporan hasil kerja Banggar DPRD.
Baca Juga: Sony Xperia 1 VIII Jadi Flagship Paling Unik, Tawarkan Pengalaman Berbeda, Layak Dibeli pada 2026?
Hasil pembahasan itu, katanya, menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan berdaya guna.
"Fraksi PKB berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Potensi tersebut harus dikelola secara maksimal agar mampu memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah," ujar Subandio.
Ia menilai banyak aset daerah memiliki potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan produktif.
Selain itu, Subandio menekankan pentingnya pembenahan kinerja BUMD agar tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
"Kami berharap BUMD di Kabupaten Mempawah terus melakukan pembenahan, meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah," katanya.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap serapan anggaran di seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, pengawasan yang baik akan memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pengawasan terhadap serapan anggaran perlu diperkuat agar setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.
Subandio menambahkan, Fraksi PKB mendukung berbagai upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang," tutupnya. (wah)
Editor : Miftakhair