PONTIANAK POST – Dukungan Pemerintah Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dinilai menjadi tambahan kekuatan menghadapi kebakaran di sejumlah wilayah.
Anggota DPRD Kabupaten Mempawah H Ria Mulyadi mengapresiasi keterlibatan Jepang melalui misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Misi tersebut ditandai pengerahan kapal kenegaraan JS Kunisaki yang membawa personel dan berbagai peralatan pendukung, termasuk tiga helikopter berat CH-47 Chinook.
Menurut Ria, kehadiran armada tersebut dapat mendukung operasi penanganan karhutla, khususnya di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Baca Juga: Cegah Karhutla di TNDS, Polisi-TNI hingga Manggala Agni Patroli dan Sasar Nelayan
“Dukungan Pemerintah Jepang ini tentu sangat berarti. Penanganan karhutla membutuhkan kekuatan bersama, apalagi kondisi di lapangan cukup berat,” ujarnya.
Ia mengatakan, helikopter Chinook dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman dari udara maupun mengangkut kebutuhan operasi ke daerah yang aksesnya terbatas.
“Dengan adanya dukungan peralatan seperti ini, kita berharap pemadaman di titik-titik yang sulit dijangkau bisa dilakukan lebih cepat dan efektif,” katanya.
Ria menilai karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri karena sebagian wilayah terdampak berada di kawasan lahan gambut. Api di lahan gambut berpotensi menjalar di bawah permukaan sehingga sulit dipadamkan hanya dari atas.
Baca Juga: Cegah Kebakaran Meluas, Polsek Nanga Tayap dan PT Agrolestari Mandiri Perkuat Patroli Karhutla
“Karhutla di lahan gambut memang memiliki tantangan tersendiri. Api bisa merambat di bawah permukaan dan sulit dipadamkan hanya dari atas,” jelasnya.
Selain kondisi gambut, ketersediaan sumber air juga menjadi kendala. Kemarau menyebabkan debit sejumlah sungai menyusut. Bahkan, di beberapa aliran sungai, masuknya air laut membuat air menjadi asin sehingga menyulitkan pemanfaatannya untuk pemadaman.
Karena itu, Ria meminta koordinasi antarinstansi terus diperkuat. Pemerintah daerah dan pusat bersama TNI, Polri, serta BNPB perlu bergerak cepat mendeteksi dan menangani setiap titik api.
Baca Juga: Satgas Karhutla Perkuat Deteksi Dini Titik Api di Sambas, Patroli dan Edukasi Digencarkan
“Koordinasi harus terus diperkuat. Setiap titik api yang terdeteksi harus segera ditangani agar tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Ria juga mengingatkan perusahaan, terutama pemegang Hak Guna Usaha (HGU), ikut bertanggung jawab menjaga wilayah yang menjadi areal pengelolaannya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perusahaan dan masyarakat juga harus mengambil bagian dalam pencegahan maupun penanganan karhutla,” katanya.
Ia berharap kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan internasional, dapat mempercepat pengendalian kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
“Yang paling penting sekarang adalah bergerak bersama dan cepat. Jangan sampai kebakaran meluas dan dampaknya semakin besar bagi masyarakat,” pungkas Ria. (wah)
Editor : Hanif