PONTIANAK POST - Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam Forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Reboan).
Juli menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan anggaran daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit, serta dukungan penganggaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Khusus karhutla, sebagian lokasi yang terbakar berada di lahan gambut dengan kedalaman yang cukup tinggi, sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan dan sumber daya yang lebih besar,” jelas Juli Suryadi.
Baca Juga: PT MTI Salurkan Bantuan Alat Pemadam, Dukung Penanggulangan Karhutla di Kendawangan
Menurut dia, kondisi lahan gambut membuat api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Meski api di permukaan telah dipadamkan, panas dan asap masih dapat muncul kembali sehingga membutuhkan pemantauan dan penanganan berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan Ditjen Otda dapat memfasilitasi dukungan, termasuk bantuan anggaran operasional penanganan karhutla bagi daerah yang menghadapi kondisi serupa,” harapnya.
Juli juga menyampaikan masukan terkait formula pembagian DBH perkebunan sawit. Menurut dia, alokasi perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah, termasuk keberadaan dan luasan perkebunan sawit.
“Kami berharap formula alokasi DBH dapat mempertimbangkan kondisi riil daerah, termasuk keberadaan dan luasan perkebunan sawit, sehingga daerah yang menjadi lokasi perkebunan memperoleh dukungan yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta fasilitas pelayanan publik,” sarannya.
Baca Juga: Menhut Cabut Izin Lima Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan
Selain itu, Juli meminta dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat terkait penganggaran PPPK, baik pegawai penuh waktu maupun paruh waktu. Dia berharap pembiayaan penggajian PPPK dapat dikelola secara berkelanjutan tanpa memberikan tekanan terlalu besar terhadap kemampuan APBD.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari Ditjen Otda Kemendagri. Masukan dari daerah akan diinventarisasi dan dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing untuk ditindaklanjuti.
Forum Reboan menjadi ruang dialog pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan persoalan penyelenggaraan pemerintahan serta mencari solusi atas tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. (wah)
Editor : Miftahul Khair