PONTIANAK POST – Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera merealisasikan program prioritas untuk daerah kepulauan dan pesisir. Dorongan itu disampaikan dalam audiensi lanjutan Aspeksindo dengan KKP di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Senin (28/9).
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut sinergi program KKP dengan kebutuhan daerah anggota Aspeksindo. Dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah, antara lain Bupati Trenggalek, Bupati Luwu, Bupati Malaka, Bupati Bengkayang, Sekda Boalemo, Kepala Dinas Pesisir Barat Lampung, Wali Kota Banda Aceh dan perwakilan Bupati Rokan Hilir.
Ketua Umum Aspeksindo yang juga Bupati Mempawah, Erlina, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah usulan program yang dapat segera dibahas dan dilaksanakan. Menurutnya, Aspeksindo telah menyampaikan matriks program dan daftar kebutuhan daerah anggota kepada KKP. Aspeksindo juga memiliki enam bidang teknis dan delapan koordinator wilayah yang dapat mendukung pelaksanaan program.
Baca Juga: Exit Meeting BPK Kalbar, Pemkab Mempawah Siapkan Langkah Perbaikan Tata Kelola Penataan Ruang
“Yang paling penting dari diskusi ini, adalah dalam waktu secepatnya ada dua, tiga program yang jalan,” kata Erlina.
Erlina mengatakan kerja sama Aspeksindo dan KKP sebelumnya telah dituangkan melalui nota kesepahaman (MoU) dalam Rakornas KKP. Kesepakatan tersebut, lanjutnya, perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis.
“Intinya saya harap tim teknis (PIC) Aspeksindo dan KKP segera dijadwalkan mendiskusikan mekanisme alokasi program secara lebih rinci,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan KKP, Rudi Alek menyambut positif sinergi Aspeksindo dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kolaborasi pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Kita sama-sama saat ini mengawal Asta Cita-nya Pak Presiden. Semua program-program yang kita lakukan ini betul-betul mengawal janji Presiden. Nah, kalau di kita kementerian itu masuk dalam klaster yang pertama, yaitu untuk ketahanan pangan,” ujar Rudi. (wah)
Editor : Hanif