PONTIANAK POST — Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat berawal dari tata kelola administrasi yang rapi dan transparan. Memegang prinsip tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menerjunkan timnya untuk membedah kelengkapan dan kepatuhan Protokol Notaris di Kabupaten Mempawah.
Langkah krusial ini menandai hari perdana agenda rutin Pemeriksaan Protokol Notaris Tahun 2026 yang berlangsung secara maraton dari pagi hingga petang, Selasa (6/10). Tim auditor khusus yang dikomandoi oleh Suhaili—beranggotakan Aleksander Sebayang, Wita Yuni Astuti, dan Lasty Anugrah Putri selaku sekretaris—bergerak menyasar empat pejabat pembuat akta. Keempat notaris yang mendapat giliran periksa adalah Syarifah Laila Masyitha Ali Sahab, Mesy, Verra Kamelia, serta Budi Hernawan.
Agenda pengawasan ini menitikberatkan pada aspek ketelitian prosedural, mulai dari metode pemeliharaan, penyimpanan, pencatatan dokumen, hingga tata cara koreksi berkas. Secara garis besar, rapor keempat notaris tersebut dinilai memuaskan dan telah berjalan di atas rel konstitusi.
Baca Juga: Serap Aspirasi Warga di Forum PASTI Ada Solusi, Kanwil Kemenkum Kalbar Genjot Kualitas Layanan
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa sidak administratif bukanlah upaya mencari-cari kesalahan, melainkan instrumen esensial untuk merawat muruah pelayanan kenotariatan di daerah.
“Pemeriksaan Protokol Notaris merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat untuk memastikan pelaksanaan jabatan Notaris berjalan sesuai ketentuan. Kami mendorong setiap Notaris untuk terus meningkatkan ketelitian, tertib administrasi, dan profesionalisme sehingga kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat dapat semakin terjamin,” ujar Jonny.
Agenda penyisiran administratif di wilayah Mempawah ini dipastikan akan terus berlanjut pada hari berikutnya guna memastikan seluruh notaris beroperasi dengan standar kepatuhan yang setara. (*)
Editor : Miftahul Khair