PONTIANAK POST - Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi Gerindra, Abdul Mutholib, meminta pemerintah daerah memprioritaskan belanja APBD sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap alokasi anggaran, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan program yang didahulukan. Infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas, aktivitas ekonomi, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar.
“Penggunaan anggaran harus benar-benar berdasarkan skala prioritas. Program yang dibiayai APBD harus jelas manfaatnya dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan alokasi anggaran,” ujarnya.
Baca Juga: PKK Kalbar dan Pemkab Mempawah Gelar Pasar Murah, Paket Sembako Dijual Rp90 Ribu
Selain pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, Abdul Mutholib mendorong dukungan terhadap ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan usaha produktif, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Menurutnya, program yang dibiayai APBD perlu memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang terukur. Evaluasi juga harus melihat hasil pelaksanaan program dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran.
Ia menambahkan, perencanaan belanja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
“APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan rakyat. Karena itu, perencanaan, pengalokasian, hingga pelaksanaan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya. (wah)
Editor : Miftahul Khair