Gubernur mencontohkan di Kalbar salah satunya soal pro kontra tanaman kratom. Saat ini hal itu masih menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat di masyarakat. Harusnya lanjut dia, para peneliti bisa melakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek. Baik itu aspek kesehatan, lingkungan, sosial ekonomi dan lain sebagainya. "Jika penelitian itu sudah ada baru mengambil langkah-langkah kebijakannya apa. Tanpa melalui penelitian, kebijakan atau keputusan yang diambil kadang justru menjadi polemik lagi, karena jawaban ilmiahnya tidak ada," paparnya.
Untuk itu Midji sapaan akrabnya berharap, para peneliti bisa jeli dalam memilih objek penelitian. Dan tema yang diangkat juga harus bisa menjawab sebanyak mungkin permasalahan yang ada. "Itu yang harusnya, sehingga jangan sampai lembaga penelitian atau litbang singkatannya kan harusnya penelitian dan pengembangan, nah lalu dianggap nanti sulit berkembang," ujarnya. Belum lagi ada anggapan, khususnya di pemerintahan, bahwa selama ini orang-orang yang ditempatkan di litbang merupakan orang buangan. Padahal menurutnya profesi sebagai peneliti harus mendapat tempat dan diisi orang-orang terbaik.
"Harusnya (litbang diisi) orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dan mampu berpikir secara komprehensif serta bisa menjawab permasalahan yang lahir di suatu kawasan atau daerah." pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kalbar Ansfridus J Andjioe menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi tujuan diselenggarakannya kegiatan ini. Antara lain adalah untuk mendorong pemerintah mengedepankan kebijakan pembangunan berbasiskan riset.
Lalu mengembangkan inovasi dan kompetensi peneliti. Sekaligus juga meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat baik di skala nasional maupun lokal. Saat ini Pemprov Kalbar telah melakukan MoU dengan beberapa lembaga dan perguruan tinggi untuk memaksimalkan capaian penelitian. Seperti dengan Universitas Tanjungpura (Untan), dan yang kemarin baru saja ditandatangani yakni MoU dengan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalbar Universitas Panca Bhakti (UPB) dan Universitas Muhammadiyah.
Ke depan menurutnya kebijakan pemerintah yang berbasis riset atau research based policy menjadi sebuah keniscayaan. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu dan kredibel. "Hasil riset tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah, namun mendorong hasil riset seperti halnya berkomunikasi dan beradaptasi dengan budaya kerja industri," katanya.
Penelitian yang berkualitas sebaiknya tidak hanya dijadikan dan dimuat sebagai jurnal, tetapi bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan. Terutama oleh pemerintah, sehingga dapat membangun daerah khususnya Provinsi Kalbar. Seperti diketahui selain gubernur dan kepala Balitbang Kalbar, juga hadir Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi LIPI Dudi Hidayat, Wakil Ketua Himpenindo Pusat Husein Avicenna Akil dan Ketua Himpenindo Kalbar Muhammad Hatta.(bar)
Editor : Ari Aprianz