Hubungan Erat Natuna dengan Kalbar
- Secara geografis lebih dekat ke Kalbar ketimbang Riau
- Kultur budaya identik (melayu)
- Warga Natuna banyak belanja di Kalbar
- Warga Natuna banyak sekolah/kuliah di Kalbar
- Hubungan kekerabatan atau pertalian keluarga
- Rencana pengembangan potensi minyak dan gas di Laut Natuna yang juga melibatkan wilayah Kalbar.
Perlu Otonomi Khusus Demi Jaga Wilayah
PONTIANAK - Kawasan Laut Natuna kembali ramai diperbincangkan pasca-insiden kapal nelayan dan Coast Guard milik China masuk tanpa izin. Meski secara administratif Kepulauan Natuna beserta perairannya termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau, namun daerah tersebut punya banyak kedekatan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, selain karena semangat nasionalisme dan keutuhan NKRI, Kalbar secara khusus juga akan ikut merugi jika Natuna dicaplok China.
Akademisi FISIP Untan Erdi, mengatakan kedekatan antara Kalbar dengan Natuna sudah terjalin sejak lama. Pertama karena memang secara geografis posisi laut Natuna lebih dekat dengan Kalbar. Otomatis hal itu berpengaruh terhadap kultur atau budaya antar-masyarakatnya. "Karena di sana Melayu di sini juga Melayu, masakannya Melayu, keseniannya Melayu, jadi lebih dekat ke Kalbar," katanya kepada Pontianak Post, Selasa (7/1).
Jika dihitung, jalur laut yang menghubungkan Kalbar dengan Natuna justru lebih dekat dibanding jarak antara Natuna dengan Kepulauan Riau itu sendiri. Orientasi ekonomi masyarakat Natuna pun lebih dekat ke Kalbar. "Misalnya harga garam saja mereka (Natuna) mengacu ke Pontianak, Singkawang atau Pemangkat. Belum lagi barang-barang yang lain," ujarnya.
Masyarakat Kepulauan Natuna dan Anambas dikatakan Erdi memang lebih banyak berbelanja berbagai kebutuhan di Kalbar. Terutama di daerah-daerah terdekat seperti Kota Pontianak, Singkawang dan Pemangkat.
Termasuk juga kebutuhan akan bidang kesehatan dan pendidikan. Terbukti banyak mahasiswa asal kepulauan Natuna yang kuliah di kampus-kampus Kota Pontianak. "Jadi kalau melihat semua aspek itu, Natuna sangat dekat, strategis dan penting bagi Kalbar," ucapnya.
Sementara secara geopolitik. ia melihat kepulauan Natuna dan Anambas dalam konteks permasalahan dengan China tidak cukup jika hanya menjadi satu kabupaten. Natuna dan Anambas mesti menjadi daerah otonomi maritim dan kawasan perbatasan. Atau yang disebut provinsi otonomi khusus Pulau Tujuh.
"Artinya Indonesia kan negara kepulauan yang notabene wilayahnya laut, namun dalam implementasi otonomi daerah sampai hari ini belum ada daerah otonomi kemaritiman," ungkapnya.
Untuk itu maka insiden ini bisa menjadi momentum agar kepulauan Natuna dan Anambas bergabung menjadi satu wilayah, yakni provinsi otonomi khusus Pulau Tujuh. Erdi berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB) provinsi.
"Bisa jadi provinsi wilayah maritim nasional, agar negara Indonesia sebagai negara kepulauan itu nyata adanya," ucap Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Kerjasama Untan itu.
Untuk membentuk provinsi baru tersebut, lanjut dia, Kabupaten Natuna harus dipecah menjadi dua kabupaten. Kabupaten yang sekarang dipecah menjadi dua, ditambah satu kabupaten yakni Kabupaten Anambas. Dengan status provinsi tersebut, sisi kewenangan Natuna dalam menjaga wilayah akan lebih besar. "Selama ini dengan status Natuna hanya menjadi kabupaten maka otoritas menjaga maritim di wilayah timur sangat lemah," pungkasnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Untan, Eddy Suratman menambahkan, secara riil dari sisi ekonomi keberadaan kepulauan Natuna tidak terlalu berdampak terhadap Provinsi Kalbar. Akan tetapi secara sosial hubungan antar kedua daerah ini dinilai cukup nyata.
Di antaranya banyak warga Kalbar yang memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat Natuna. Banyak pula warga asal Natuna yang sekolah atau kuliah di Kota Pontianak. "Itu hubungan sosial yang sudah terbangun lama. Bahkan di Untan ada asrama (mahasiswa) Natuna. Itu tetap ada dampak ekonominya tapi sedikit," ujarnya.
Dampak yang besar menurutnya justru ada pada rencana pengembangan potensi minyak dan gas yang ada di Laut Natuna. Yang ia ketahui, sempat ada rencana pengoptimalan potensi gas di sana lewat jalur terdekat ke Kabupaten Sambas.
"Itu melalui Sambas karena jarak yang dekat. Jadi kalau gas (di Natuna) akan dimanfaatkan maka akan berdampak ke Sambas dan Kalbar secara umum. Tapi itu kan baru rencana, kita dengar juga China ngotot karena ada (potensi) gas," tutupnya.
Jangan Pernah Nego dengan China Soal Natuna
Mengenai masalah antara Indonesia dan China terkait laut Natuna, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana juga mengungkapkan pendapatnya. Menurut dia, sejak awal sudah dapat diprediksi jika pemerintah China akan menganggap sepi protes yang diajukan Indonesia atas masuknya kapal Coast Guard mereka di ZEE Indonesia di Natuna Utara. Soalnya China menganggap ZEE Indonesia di Natuna Utara tidak ada.
Ia mengatakan, Juru Bicara Kemlu China, Coast Guard mereka justru sedang menjalankan tugas melakukan patroli dan menjaga wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan China (traditional fishing right). Juru bicara Kemlu China pun menyampaikan bahwa China hendak menyelesaikan perselisihan itu secara bilateral. "Rencana China tersebut harus ditolak oleh pemerintah Indonesia karena empat alasan," tegasnya saat dihubungi Pontianak Post, Selasa (7/1).
Pertama, bila China tidak mengakui ZEE Indonesia di Natuna Utara, Indonesia juga harus tetap konsisten untuk tidak mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan China. "Atas dasar sikap Indonesia ini, bagaimana mungkin Indonesia bernegosiasi dengan sebuah negara yang klaimnya tidak diakui oleh Indonesia," tanyanya.
Kedua, sikap Indonesia yang konsisten ini telah mendapat penegasan dari Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam penyelesaian sengketa antara Filipina melawan China. Dalam putusannya, PCA tidak mengakui dasar klaim Cina atas sembilan garis putus maupun konsep traditional fishing right. Menurut PCA, dasar klaim pemerintah China tidak dikenal dalam UNCLOS di mana Indonesia dan China adalah anggotanya.
"Jangan sampai posisi yang sudah menguntungkan Indonesia dalam putusan PCA dirusak dengan suatu kesepakatan antar-kedua negara," tambahnya.
Ketiga, Indonesia tidak mungkin bernegosiasi dengan China karena masyarakat internasional tidak mengakui keabsahan sembilan garis putus dan traditional fishing right yang diklaim China. Lalu yang terakhir, menurutnya jangan sampai pemerintah Indonesia oleh publiknya dianggap telah mencederai politik luar negeri bebas aktif.
Hikmahanto menyarankan ketergantungan Indonesia atas investasi China tidak seharusnya dikompromikan dengan kesediaan pemerintah untuk bernegosiasi dengan pemerintah China. "Justru bila perlu presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia di tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia di Natuna Utara," pungkasnya. (bar) Editor : Ari Aprianz