MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak
TIANG beton sebagai pondasi dasar bangunan waterfront lanjutan Pasar Kapuas Besar Pelabuhan Senghie telah ditancap. Beberapa bangunan belakang yang telah ada sejak zaman Belanda, tepatnya di Jalan Sultan Muhamad telah dibongkar sebagai tanda dukungan warga dalam perwujudan megaproyek waterfornt city itu.
Herman salah satu pemilik ruko yang bangunannya ikut terimbas dalam pembangunan waterfornt city, telah mengetahui rencana besar Pemkot Pontianak dalam perwujudan area wisata sungai ini. “Ini untuk mendukung program pemerintah. Sebagian bangunan kami yang berada di Garis Sempadan Sungai, dibongkar buat area waterfront,” ujarnya kepada Pontianak Post, Jumat (12/3).
Imbauan pemerintah, ke depan rumah-rumah penduduk di sini diminta untuk menghadap ke muka Sungai Kapuas. Artinya, jika rencana pemerintah berjalan mulus, akan ada dua muka bangunan. Selain menghadap Jalan Sultan Muhamad. Bangunan depan juga bakalan menghadap tepat di depan waterfornt.
Sebagai pemilik bangunan, ia kehilangan 10 meter. Untuk mendukung program pemerintah, sebenarnya ia tak mempersoalkan itu. Apalagi jika ke depan, waterfront dapat berpotensi memberikan cuan bagi warga setempat.
Namun untuk melakukan penataan bangunan menghadap ke depan Sungai Kapuas, saat ini, belum terlalu dipikirkannya. Karena butuh biaya besar buat mewujudkannya. Tetapi sebagai bentuk dukungan, secara sederhana bangunan belakangnya sudah mulai menghadap ke muka sungai.
Hal senada dikatakan pemilik bangunan yang terimbas pembangunan waterfront, Erik. “Mau tidak mau kita harus ikut aturan pemerintah. Namun kalau harus menghadap ke muka sungai, tentu butuh biaya besar. Apalagi bangunan di sini rerata berdiri sejak lama. Setahu saya, bangunan di tempat saya sudah ada sejak 1950. Saya ini generasi ke lima setelah bapak,” ujar Erik.
Jikapun bangunan di sini harus dipugar, tak bisa dilakukan sendiri. Pasalnya, antara dinding bangunan satu dengan bangunan sebelah berhimpit. “Informasi yang saya terimapun, muka dua wajah bangunan masih bersifat imbauan. Pun rumah kami di sini statusnya hak milik. Bukan HGB,” terangnya.
Bangunannya sendiri termakan tiga meter buat pengerjaan waterfront. Jika benar-benar harus dipugar, akan butuh biaya besar. Tetapi jika memang niat Pemerintah ingin mempercantik kawasan ini, akan butuh waktu. Tidak bisa langsung instan.
Apalagi sudah jamak diketahui masyarakat, bahwa lokasi di sini sudah sejak dulu sebagai pusat perdagangan. Bukan lokasi wisata. Untuk merubah lokasi perdagangan menjadi pusat wisata bukan sesuatu yang mudah.
Akan rencana tersebut, belum lama ini masyarakat yang bangunannya terkena imbas waterfront sudah dipanggil ke Bappeda Pontianak. Disana, perwakilan Pemkot Pontianak sekaligus memaparkan maksud dan tujuan pemanggilan warga. Termasuk menunjukkan desain yang akan dibangun itu. Tidak semua warga setuju. Malahan masih ada yang keberatan. “Utamanya soal penempatan pusat wisata apakah lantas menghilangkan pusat perdagangan di sini?” tanya dia.
Ia menambahkan, menyoal imbauan penempatan dua muka bangunan di wilayah waterfront, hingga saat ini belum ada informasi pemugaran dengan subsidi biaya pemerintah. Menurutnya, bangunan di sini, sebenarnya bisa menjadi cagar budaya. Untuk bangunan di tempatnya saja, sudah ada sejak 1930. Terakhir dipugar, pada 1950.
“Bangunan di sini sudah ada sejak zaman Belanda. Saya masih miliki dokumennya bekas peninggalan orang tua masih tersusun rapi,” tandasnya.(*) Editor : Super_Admin