"Untuk pembangunan duplikasi JK sudah berproses lelang termasuk ada pemenangnya," katanya saat ikut serta dalam kunjungan Anggota Komisi V DPR di Provinsi Kalimantan Barat, kemarin
Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar ini menyebutkan bahwa sedari awal, seusai duplikasi Jembatan Landak sukses dibangun, ia bersama perwakilan anggota DPR RI dari Dapil Kalbar yang duduk di Komisi V menjadikan prioritas duplikasi JK 1. Masalahnya, kalau hanya Jembatan Landak diduplikasi tanpa JK 1 ikut diduplikasi maka rencana mengurai kemacetan di Pontianak dan Kalimantan Barat, tidak akan terwujud.
Makanya, lanjut Syarif, seusai sukses mengawal anggaran duplikasi Jembatan Landak, yang cukup efektif mengurai kemacetan di kawasan Pontianak Timur menuju Pontianak Utara, berlanjut ke duplikasi JK 1. Anggota Komisi V DPR RI termasuk Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Lasarus bersama-sama mengawal pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I.
Sudah ada titik terang baik dari segi anggaran dan progres pembangunannya.
Anggota DPR RI dapil Kalbar 1 ini meminta dukungan seluruh masyarakat Pontianak dan Kalbar agar dapat turut mengawal proses pembangunan duplikasi JK 1. Sehingga permasalahan kemacetan yang terus mengurai sedikit banyak dapat teratasi.
"Harapan kami, mudah-mudahan tak terjadi hal-hal non teknis di lapangan. Saya juga ikut senang mendengar kabar bahwa pak Walikota Pontianak sudah tuntas dalam hal pembebasan lahan," ucapnya.
Syarif memperkirakan bahwa tuntasnya JK 1 diperkirakan sampai tahun 2023 mendatang. Artinya proyek diperkirakan masuk kategori multiyears. Diapun meminta masyarakat mendukung program pembangunannya secara berkala. Sebab tanpa dukungan masyarakat, tentunya tidak akan bisa lancar.
"Pembangunan sifatnya memang membantu masyarkat. Saya berharap masyarakat dapat menyukseskan proyek pusat duplikasi JK 1 sampai selesai," ujarnya.
Syarif Abdullah yang berkunjung bersama anggota DPR RI dari Komisi V lain selain memantau Jembatan Kapuas 1 melalui jalur 1, juga melihat secara langsung progres pembangun Terminal Pelabuhan International Kijing, Mempawah.
Dia menekankan supaya pembangunan tangki timbun yang masih dalam proses pembangunan dipercepat Pelindo. Harapanya jelas proses pengiriman CPO, secepatnya dimulai dari Pelabuhan Kijing, Mempawah bukannya dari Provinsi lain.
Dia menambahkan bahwa keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah sangat strategis untuk Kalimantan Barat dan Indonesia.
"Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah ini berpotensi menggantikan Pelabuhan Laut Singapura. Salah satu alasannya, karena Kijing Mempawah berada pada titik silang dekat dengan pelayaran luar," kata dia. ujarnya.
Selain itu, Komisi V DPR RI juga memantau bagaimana Jembatan Kapuas 3, yang sudah berproses DED dapat juga dibangun pada tahun mendatang. "Harapannya memang pada periode secara fisik dapat terbangun. Atau pada saat ini ada Loan (pinjaman) yang bisa memungkinkan mempercepat pembangunan, maka bisa saja diwujudkan," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakannya untuk mendorong pemerintah pusat juga secepatnya dapar merealisasikan pembangunan Tol Pontianak Kijing. Masalahnya saat ini lebar badan jalan, masih ada yang kecil guna menunjang mobilitas kendaraan pulang pergi menuju Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah.
"Kita sudah lihat jalannya kecil. Sehingga dengan operasional pelabuhan yang bakalan padat, berpotensi menjadi persoalan baru yakni macet dan padat. Kami berharap pemerintah pusat cepat memperluas akses jalan. Tahun ini ada fokus proyeknya. Misalnya dari Pinyuh-Mempawah, Mempawah-Sungai Duri yang sudah terprogamkan," pungkas dia.(den) Editor : Yulfi Asmadi