Dengan membentangkan poster dan spanduk berisi berbagai tuntutan, para mahasiswa ini melakukan long march dari Bundaran Tugu Digulist menuju kantor dewan. Sebagai aksi protesnya, mereka bahkan membawa sepeda motor dengan cara didorong. Di atas motor tersebut, berbagai kebutuhan pokok ikut dibawa sebagai simbol kenaikan harga barang.
"Ini yang nantinya akan terjadi. Kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekadar untuk makan bakalan ikut naik. Namun pendapatan mereka (rakyat kecil) tidak naik. Negara tidak menanggung beban hidup mereka," ucap salah satu pendemo di hadapan pengawalan aparat kepolisian.
Aksi ini memang dikawal ketat aparat kepolisian. Pantauan Pontianak Post, mahasiswa mayoritas berbaju putih, dan berjas berbagai warna. Dalam aksinya, para orator dengan nada tinggi menyebutkan bahwa pemerintah tidak lagi peka dengan masyarakat kecil.
"BBM naik tetapi implikasinya kemana-mana. Naiknya puluhan persen, begitu juga dengan bahan-bahan kebutuhan pokok," ucap mahasiswa.
Di hadapan wakil rakyat, mereka mengaku seakan-akan tidak lagi percaya dengan parlemen yang ada di daerah, terlebih di Jakarta. Soalnya, tidak ada oposisi yang berani menentang keras kenaikan harga BBM. "Kepada siapa lagi masyarakat akan percaya. Yang ada hanya BLT beberapa bulan. Tetapi ingat yang namanya BBM naik, tidak akan pernah turun. Pun demikian dengan kebutuhan pokok masyarakat," ujarnya.
Koordinator aksi PMII Kalbar, Ihzal Muhaini mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi saat ini tidak tepat. Pasalnya, perekonomian nasional baru mencoba untuk pulih pascapandemi Covid-19.
“Kami melihat Indonesia saat ini sedang tumbuh dari keterpurukan. Perekonomian baru mau bangkit akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun melanda. Kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat kecil,” katanya.
Menurut Ihzal, kenaikan harga BBM subsidi memiliki dampak domino yang luas. Di antaranya akan mendongkrak harga kebutuhan pokok atau konsumsi rumah tangga.
“Kebutuhan pokok melambung tinggi sehingga ini akan memberatkan rakyat kecil, bahkan akan meningkatnya inflasi di Kalbar yang saat ini belum mencapai rata rata nasional,” tuturnya.
Terkait dengan pengalihan subsidi BBM, kata Ihzal, sebenarnya tidak perlu dilakukan. Hal yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan dan monitoring.
“Seharusnya tidak perlu dialihkan. Pengawasan dan monitoring untuk penyaluran subsidi inj yang harus dilakukan agar tepat sasaran sekaligus melakukan evaluasi terhadap SPBU agar penyaluran subsidi tepat sasaran,” lanjutnya.
Pengalihan subsidi untuk bantuan langsung tunai pun dinilai belum dapat mencegah pertambahan angka kemiskinan. Pasalnya, jangka waktu penerimaan BLT hanya empat bulan sehingga kebutuhan masyarakat masih belum terpenuhi.
“BLT yang diberikan ke masyarakat waktunya singkat, hanya empat bulan. Sementara kebutuhan masyarakat itu bukan hanya empat bulan, sehingga ada baiknya pengalihan subsidi BBM sendiri yang ditunda terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menurunkan harga BBM di Indonesia agar masyarakat tidak lebih susah.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyatakan menolak kenaikan BBM bersubsidi. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah mengendalikan harga barang-barang pokok, menunda proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung bagi rakyat, dan mengalihkan anggaran untuk subsidi BBM.
Saat orasi, mahasiswa mengecam pemerintah. Mereka menilai kebijakan menaikkan harga BBM subsidi tidak memihak rakyat. Naiknya harga BBM disebut akan mendongkrak kenaikan harga produksi dan konsumsi masyarakat. Solusi pemerintah dengan memberikan BLT sebesar Rp 600 ribu dinilai tidak akan banyak membantu meringankan beban masyarakat miskin. Terlebih lagi selama pandemi Covid-19, tidak sedikit usaha masyarakat menengah ke bawah yang gulung tikar. Belum lagi pekerja yang di-PHK.
“Kami tidak ingin beban masyarakat yang masih berjuang memperbaiki perekonomiannya malah ditambah beban kenaikan harga BBM,” kata salah satu orator.
Pada aksi kali ini, setidaknya ada empat poin tuntutan yang disampaikan ke DPRD Provinsi Kalbar. Pertama, meminta pemerintah daerah dan DPRD Kalbar untuk menolak kenaikan harga BBM. Kedua, meminta pemerintah daerah dan DPRD Kalbar mengawasi dan menertibkan SPBU agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Ketiga, mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam penyaluran BBM bersubsidi. Keempat, mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar melakukan pembenahan hulu migas seperti pemberantasan sindikat mafia BBM (solar) dan kasus korupsi di Kalbar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad Assegaf sebelumnya sudah mengirimkan surat protes mahasiswa mewakili masyarakat Kalbar terkait kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat. "Kenaikan harga BBM bakalan memberatkan kehidupan masyarakat secara lebih luas. Kami berharap pemerintah pusat mendengarkannya," ucap dia.
Amin berharap keputusan pemerintah ditinjau ulang. Masalahnya kebijakan yang diputuskan akan memperparah beban hidup masyarakat. Sebagaimana diketahui, masyarakat kecil baru saja keluar dari dampak pandemi Covid-19. "Harus dikaji kembali dampak dari keputusan yang diambil. Demo bakalan terjadi berjilid-jilid. Jangan sampai menimbulkan kekacauan kehidupan bermasyarakat," pintanya.
Pakar: Keputusan Pemerintah Tepat
Sementara itu, pakar ekonomi Universita Tanjungpura Prof Eddy Suratman mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan keputusan tepat. Menurutnya, saat ini kondisi keuangan negara atau APBN 2022 mengalami defisit, yang diperkirakan mencapai Rp 750 triliun atau di atas 4 persen. Sedangkan tahun sebelumnya, defisit APBN mencapai 6,3 persen di tahun 2020, dan 5,3 persen di tahun 2021.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB (produk domestrik bruto).
“Kalau melihat data itu, artinya negara harus kerja keras untuk melakukan konsolidasi fiskal. Yakni mengembalikan defisit APBN yang sesuai dengan UU Keuangan Negara, yakni sebesar 3 persen,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Eddy, hanya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mencapai defisit yang memenuhi undang-undang. Pertama, menaikkan pendapatan negara, seperti pajak. Hanya saja, langkah ini tidak populer. Masyarakat tidak sependapat dan akan mengakibatkan gejolak yang lebih luas.
Langkah kedua yakni mengurangi belanja. Salah satunya adalah belanja subsidi BBM. Langkah ini terbilang lebih realistis dibanding dengan pengurangan belanja lainnya, seperti belanja kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur.
“Kalau yang dikurangi belanja kesehatan maka rakyat akan marah. Kita masih perlu belanja kesehatan yang besar di tengah pandemi Covid-19. Kalau mengurangi belanja pendidikan, rakyat juga akan makin marah karena kita masih membutuhkan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Demikian juga (pengurangan belanja) infrastruktur. Rakyat pasti marah karena kita masih butuh akses jalan dan infrastruktur lainnya.” beber Eddy.
Ia yakin pemerintah sudah memperhitungkan baik dan buruknya melalui simulasi-simulasi.
“Artinya pemerintah tidak punya banyak pilihan. Terlebih beban untuk subsidi BBM cukup besar. Karena itu, mau tidak mau pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Mulai dari solar, pertalite hingga pertamax untuk orang-orang kaya, yang semula RP12.500 menjadi Rp14.500 per liter,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Eddy juga menyoroti tentang subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran. Menurutnya, subsidi BBM banyak dinikmati oleh orang kaya, atau kelas menengah ke atas.
“Karena orang-orang miskin sebelutulnya tidak memiliki akses menikmati BBM secara langsung. Mereka nggak punya motor, nggak punya mobil. Mereka menikmati subsidi BBM dengan transportasi umum atau harga bahan pokok yang harganya masih terbilang murah,” jelasnya.
Eddy mengaku, pada saat masih aktif di Kemeneterian Keuangan pernah melakukan simulasi. Total subsidsi BBM yang masuk ke kelompok miskin hanya 15-17 persen, sisanya dinikmati menengah dan atas. Jadi, kebijakan subsidi BBM saat ini tidak adil bagi orang miskin.
“Kalau memang mau memberikan subsidi, berikan langsung kepada orang-orang miskin. Bisa dalam bentuk subsidi pupuk bagi petani di pedesaan, bantuan langsung tunai (BLT), atau dalam bentuk bahan pokok atau yang lain-lain,” katanya.
Berdasarkan hitungan kasar, sebut Eddy, anggaran subsidi tahun ini mencapai Rp502,4 triliun. Subsidi BBM sekitar Rp100 triliun. Sedangkan jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 27 juta.
“Katakanlah satu orang dikasih Rp1 juta per bulan, berapa dikali 12 bulan. Hanya sekitar Rp270 triliun. Mana yang lebih baik, subsidi BBM atau berikan uang cash per bulan. Supaya tidak bias dan tepat sasaran, mending antarkan uang-uang itu ke rumah orang-orang miskin. Jangan antarakan dalam bentuk minyak yang belum tentu mereka nikmati,” paparnya.
Menurut Eddy, subsidi langsung akan lebih bagus meskipun subsidi dalam bentuk uang itu bukan pilihan terbaik. Namun dalam kondisi sekarang, itu bisa menjadi pilihan.
“BLT orang miskin yang ada sekarang nilainya bisa ditambah sebagai kompensasi kenaikan BBM. Itu baru tepat sasaran,” pungkasnya. (arf/den) Editor : Syahriani Siregar