"Saya lebih fokus pada penyelesaian jalan mantap karena itu rapor kinerja pemimpin kita, yang tentunya rapor kita juga. Jadi jalan mantap lebih kita fokuskan karena itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Begitu jalannya baik, maka pergerakan ekonominya juga baik," ungkapnya.
Meski demikian, ketika fokus pada jalan menurutnya, tidak serta merta bidang yang lain diabaikan. Iskandar menyebut bidang sumber daya air (SDA) dan cipta karya tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan. "Tapi fokus kita adalah ke jalan, karena bagian dari pegungkit ekonomi masyarakat untuk menjadi masyarakat sejahtera," ucapnya.
Mengingat kondisi anggaran yang terbatas, pihaknya mencoba membuat suatu pola penanganan jalan yang lebih sistematis. Yakni fokus pada suatu wilayah terkait dengan menyesuaikan besaran anggaran yang dimiliki. Salah satunya dengan menyelesaikan ruas jalan yang pendek terlebih dahulu dalam suatu wilayah.
"Misalnya di Kayong Utara, Sekadau itu lebih fokus. Karena kalau kita menyelesaikan jalan itu menjadi mantap dalam suatu wilayah maka ekonomi bergerak naik. Artinya kalau ekonomi bergerak naik menjadi faktor penambah PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujarnya.
Ketika pembangunan berdampak pada peningkatan PAD otomatis akan ada peningkatan pada anggaran pemerintah. Sehingga Pemprov kemudian bisa menyelesaikan jalan-jalan yang pembangunannya ditunda.
"Tapi kalau kami sebarkan secara parsial dengan anggaran segitu mungkin merata bagi masyarakat tapi tidak berdampak. Makanya saya fokus menyelesaikan jalan mantap, lebih fokus di daerah mana kondisi mantapnya kurang, kami akan bergerak di situ menyesuaikan alokasi anggaran," paparnya.
Tak hanya mengandalkan APBD provinsi, pihaknya juga akan terus intensif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Sehingga ada dukungan dari pemerintah pusat untuk penyelesaian infrastruktur jalan.
"Artinya slot yang kemungkinan pemda mendapatkan itu, itu yang kami bangun dengan pemerintah pusat. Artinya kalau sudah bagus mendapatkan informasi kami terbantu dalam permasalahan (kurangnya) anggaran. Misalnya DAK (Dana Alokasi Khusus) karena DAK itu dananya besar kita kordinasikan mereka tangani ruas jalan panjang dengan tingkat kerusakan lebih kompleks. Artinya kita lebih fokus ke yang pendek kayak Semubuk, Sintang, Nanga Tebidak, kami fokus ke sana," tambahnya.
Iskandar yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar itu, mencontohkan seperti di Kabupaen Kayong Utara, jalan-jalan rusak yang berkaitan langsung dengan aktivitas industri perikanan harus diperbaiki terlebih dahulu. Jika selama ini perikanan hanya dikonsumsi lokak dan mubazir, dengan kondisi jalan yang mantap diharapkan bisa didistribusikan lebih luas secara cepat. Dengan pergerakan ekonomi itu maka bakal mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Jadi jalannya bagus, akses menuju pemasaran produksi perikanan, perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya akan lebih baik ke depannya, dan lebih bernilai kepada ekonomi masyarakat," katanya.
Jadi pembangunan ke depan lanjut dia harus berpola investasi. Pada saat menyusun program sudah bisa diproyeksikan investasi, keuntungan, serta manfaatnya bagi masyarakat Kalbar. Setelah ekonomi masyarakat membaik otomatis akan ada peningkatan pendapatan daerah lewat pajak dan retribusi lainnya.
Untuk tahun ini disebutkan dia yang mungkin akan tuntas penanganannya adalah ruas jalan provinsi di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya sampai ke ruas jalan provinsi di Kabupaten Kayong Utara dengan mencoba berkolaborasi baik lewat APBD maupun DAK, juga dihrapkan tuntas.
"Merambat ke Ketapang kalau tidak bisa 100 persen mantap minimal 30 persen. Mudah-mudahan yang kami inginkan tercapai, mudahan berjalannya waktu dapat menyelesaikan target jalan mantap 80 persen di tahun 2023," pungkasnya. (bar) Editor : Syahriani Siregar