"Khatulistiwa Plaza itu gedungnya milik Pemkot. Hanya saja disewa kepada pihak ketiga menjadi HGB. Saat ini ada persoalan, para penghuni kios harus mengosongkan lokasi itu," ungkap Edi, kemarin.
Edi akan melihat dan mengkaji, letak benang merah dari persoalan ini. Menurutnya, harus dicarikan solusinya. Oleh sebab itu, jangan lantas pengelola main putus kontrak para pemilik kios. Sebab ada banyak nasib pedagang yang bakal terhenti mata pencahariannya jika benar-benar diputus.
Edi melihat polemik ini terjadi mungkin karena kurangnya komunikasi antara pedagang dan pihak pengelola selaku kuasa yang mengelola KP tidak intens. Sehingga saat tiba-tiba penyewa kios mendengar kabar itu, membuat mereka terkejut.
Anggota DPRD Kota Pontianak, Anwar Ali meminta persoalan polemik pedagang di KP harus diselesaikan dan dicari solusinya.
"Ini menyangkut hidup orang. Jadi jangan salah ambil tindakan," ujarnya.
Saat ini, jumlah penghuni kios di KP lumayan banyak. Dominasinya pedagang HP dan pakaian. Sisanya sepatu, tas, dan penjual pernak pernik.
Jika pemutusan pedagang kios dilakukan. Akan berdampak pada kondisi para penyewa kios, bingung mau berjualan dimana. Apalagi jika lokasi dagang belum dimiliki.
"Ini yang harus dipikirkan," tekannya.
Di kios-kios ini, ada perputaram ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dimana pemilik kios juga membayar karyawan untuk menjaga tokonya.Jika KP mati, dampaknya juga menambah pengangguran.
Perwakilan Pedagang di Khatulistiwa Plaza, Shanty Kun meminta dalam persoalan polemik tersebut, Pemerintah Kota Pontianak ikut membantu menyelesaikan semua persoalan ini. Ada 310 kios di Khatulistiwa Plaza. Namun yang berjualan tak sampai segitu. Kosongnya kios-kios akibat para pedagang terdampak pandemi covid 19.
Sehingga beberapa kios baik di lantai atas dan lantai dasar sekarang mengalami kekosongan. Munculnya persoalan ini, turut menjadi pikiran pedagang. Meski begitu, hingga saat ini para pedagang masih berjualan. Baik yang berada di lantai dua dan lantai dasar.
Namun tentunya, polemik persoalan ini mesti diselesaikan. Agar para pedagang bisa tetap berjualan dengan tenang dan nyaman. Jangan tiba-tiba berjualan, pihak ke tiga lantas meminta untuk mengosongkan kios.
Pemerintah Pontianah diharap juga bisa memberikan solusi menyelesaikan persoalan ini. (iza) Editor : Syahriani Siregar