Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kalbar tahun 2024 di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur, Rabu (12/4). Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Zudan Arif Fakrulloh, dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN-Bappenas RI Bogat Widyatmoko.
“Jadi ini (20 item) usulan provinsi pada Musrenbang 2024. Usulan kita (Pemprov) untuk pusat,” ungkapnya.
Salah satu proyek prioritas yang diusulkan Pemprov adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik yang terletak di Kabupaten Sintang. Namun, Midji-sapaan karibnya mengatakan usulan tersebut harus dikaji lebih dalam, terutama mengenai jalan akses menuju kawasan perbatasan tersebut.
“Ini (Sungai Kelik) harus infrastrukturnya (baik). Kemarin ini juga ada masalah, kenapa tidak dari Sintang (akses) langsung ke Kelik, tapi harus lewat Sanggau. Saya bilang (ke Pemda Sintang), saya pelajari dulu, nanti baru saya sampaikan ke pusat. Kenapa harus lewat Sanggau,” terangnya.
Kemudian usulan lainnya yakni pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 200 Liter Per Detik (LPD). Serta pembangunan booster, dan jaringan distribusi utama. Soal usulan pembangunan IPA 200 LPD itu, Midji kemudian meminta Bappeda untuk mengajukan usulan baru, dengan ditingkatkan menjadi 300 LPD.
“Karena 200 (LPD) dengan 300 itu beda costnya (biaya) cuma 15 persen. Makanya saya tidak setuju ketika ada satu kabupaten yang mau bangun IPA hanya 50 LPD, itu mubazir. Harusnya minimal 300 LPD, jadi ada tambahan 100 LPD,” ujarnya.
Selain itu, juga terdapat usulan penyediaan jaringan listrik di 57 desa. Untuk proyek ini, Midji melihat masih terdapat kendala yang bersifat prosedural. Karena selama ini untuk pembangunan jaringan listrik bagi daerah yang masuk dalam kawasan hutan lindung, memerlukan izin sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Itu di Kementerian LHK yang agak repot mereka, karena tiang listrik dipasang saja harus izin menteri. Inikan repot, padahal tidak nebang kayu dan tidak ada kayunya juga di situ. Cuma mancang tiang listrik masa harus sampai ke Kementerian. Saya bilang (PLN) pasang-pasang saja, kalau menteri (mau) cabut, biar saja cabut,” tegasnya.
Ia pun berharap agar pihak kementerian, dan lembaga terkait lainnya tak terlalu saklek dengan yang sifatnya prosedural, terutama untuk hal yang bersifat kebutuhan. “Saya sih pokoknya dengar apa omongan presiden. Jangan terlalu bicara prosedur kalau manfaatnya itu memang dibutuhkan rakyat, dan manfaatnya lebih besar,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Midji juga meminta BNPP bisa memaksimalkan fungsi kawasan perbatasan, terutama pada PLBN yang sudah dibangun. Itu agar dari sana bisa menghasilkan nilai tambah bagi Kalbar. “Transportasi udara Kuching (Malaysia)-Pontianak (Kalbar) atau sebaliknya kami harapkan juga bisa diaktifkan kembali, lalu hal-hal kecil yang bisa menghambat diselesaikan,” pintanya.
Pada intinya, kata dia, usulan-usulan sudah disampaikan ke Kementerian PPN-Bappenas RI. Yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam Musrenbang regional. Harapannya Bappenas dapat mengkoordinasikan ke seluruh kementerian, dan lembaga terkait pembangunan di daerah, khususnya Kalbar.
“Itu urusan Bappenas-lah koordinasinya,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Musrenbang RKPD tingkat provinsi diadakan untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Yakni agar bisa merekatkan program pembangunan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
“Sehingga penyelenggaraan pembangunan (bisa) satu paket, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ini pola pemerintahan yang harus terus dilanjutkan, siapapun yang akan mengisi pemerintahan,” ujarnya.
Terkait kawasan perbatasan Zudan mengatakan dirinya dengan gubernur Kalbar telah sepakat untuk melakukan peningkatan di berbagai aspek. Dalam hal itu BNPP akan mengkoordinatif secara intensif 27 kementerian dan lembaga yang di Kalbar, khususnya di PLBN.
“Di sini (Kalbar) juga akan ada PLBN baru di Jagoi Babang. Kawasan perbatasan akan mendapatkan perhatian lebih, tahun ini ada sekitar Rp900 miliar yang akan dibawa ke wilayah lokpri (lokasi prioritas),” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN-Bappenas RI Bogat Widyatmoko menambahkan, Musrenbang provinsi digelar dalam rangka memastikan rangkaian keberlanjutan pembangunan, terutama di Kalbar. Ia menilai pelaksanaan Musrenbang RKPD Kalbar Tahun 2024, sudah berjalan sangat baik.
“Kami dari Bappenas sangat berterima kasih dengan keterlibatan semua pihak. Terkait usulan sesuai mekanisme yang ada akan kami sampaikan semua usulan yang ada di Musrenbang (nasional) ke otoritas yang berwenang,” katanya singkat. (bar) Editor : Syahriani Siregar