Anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi mengatakan, beberapa hari yang lalu, dilakukan pertemuan antara anggota DPRD Kota Pontianak, Bappeda mewakili Pemerintah Kota Pontianak, dan Direktur Utama PT Berkat Rahmat Ilahi sebagai pihak ketiga.
Yandi menjelaskan, dari pertemuan tersebut, terungkap jika PT Berkat Rahmat Ilahi, perusahaan yang mengerjakan pembangunan Jembatan Garuda adalah perusahaan yang baru didirikan setahun sebelum proyek jembatan dilaksanakan.
"Perusahaan ini tidak punya pengalaman menangani proyek besar. Tidak punya catatan pernah menangani proyek dengan anggaran triliunan. Lalu, kenapa bisa dipercaya mengerjakan pembangunan Jembatan Garuda," kata Yandi, Kamis (15/6).
Yandi menilai, Pemerintah Kota Pontianak terlalu memaksakan diri dan terburu-buru membangun Jembatan Garuda. Sebetulnya proyek tersebut belum siap dilakukan.
"Segala bentuk kajian yang diperlukan dalam pembangunan jembatan ini, yang informasinya sudah ada kenyataannya, pada saat ekspose di DPRD, kemarin tidak dapat ditampilkan," ungkap Yandi.
Yandi menuturkan, kalau hanya sekadar menyampaikan kebutuhan ekonomi untuk mempercepat pembangunan. Betul bangun saja jembatan. Tetapi yang harus diperhatikan jangan sampai pola pikir masyarakat nanti, itu tergiring. Seolah-olah jembatan dibangun oleh investor. Terkesan tidak menggunakan APBD dan sebagainya.
Tetapi, lanjut Yandi, pada akhirnya pembangunan jembatan itu yang membiayai dan membayar adalah masyarakat yang menggunakannya. "Jadi pembangunan Jembatan Garuda ini bukan hadiah," ucap Yandi.
Yandi menyatakan, pemerintah seharusnya tidak bisa melakukan segala sesuatu secara terburu-buru. Semua pihak tentu tidak mau proyek itu terjadi masalah. "Kesannya proyek jembatan ini dipaksakan," kesal Yandi.
Yandi sepakat pembangunan jembatan harus dilakukan. Tetapi dengan segala kajian dan pertimbangan dan dampak yang tepat. Jangan sampai kemudian, proyek jembatan itu dikerjakan oleh perusahaan yang tidak punya catatan pernah mengerjakan pekerjaan yang besar.
Yandi mengatakan, pemerintah harus selektif, meneliti dengan betul, mengecek perusahaan yang dipercaya mengerjakan pembangunan jembatan. Bukan langsung percaya dengan sesuatu yang akan dijanjikan.
"Ini jembatan dibangun menggunakan teknologi dari perusahaan China. Kerja sama badan usaha. Apa betul, seperti itu? Diawal dikatakan investor China yang bangun. Sekarang kenyataannya investor lokal yang mengerjakan. Hanya transfer pengetahuan dari perusahaan China. Berarti perusahaan lokal ini jadi makelar," ungkap Yandi.
Kalau begitu kenyataannya, Yandi menambahkan, kenapa tidak pemerintah kota saja yang misalnya melakukan pekerjaan. Sehingga tidak membebani satu tambahan biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat nanti.
"Itu bayarnya tidak murah. Setiap kali menggunakan fasilitas masyarakat akan dibebankan biaya. Karena jembatan itu akhirnya dikelola pihak swasta. Untuk diketahui, pada akhirnya jembatan ini seperti apa, belum tuntas dibicarakan secara detail," terang Yandi.
Yandi meminta, pemerintah Kota Pontianak tidak terburu-buru membangun jembatan tersebut. Dalam pelaksanaanya tentu harus disiapkan dengan seksama yang matang. Jangan sampai kajian dan pertimbangannya hanya formalitas.
"Kami ingin proses pembangunan jembatan melibatkan semua pihak terkait. Terutama dalam bidang pengawasan, agar diawasi dari awal hingga akhir," pinta Yandi.
Yandi menyatakan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena nanti yang akan dirugikan masyarakat. Untuk diketahui, proyek jembatan tersebut menjadi pertanyaan, karena tidak ada di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Yandi mengungkapkan, proyek tersebut tiba-tiba muncul. Diselipkan dalam rencana pembangunan. Itu membuktikan jika pembangunan jembatan garuda tidak direncanakan dari awal di dalam RPJMD lima tahun Pemerintahan, Edi Rusdi Kamtono.
"Proyek jembatan ini muncul diakhir menjelang masa jabatan walikota berakhir. proyek ini sebetulnya?" kata Yandi.
Yandi mengingatkan, nilai pembangunan jembatan garuda sangat fantastis. Tetapi pihaknya tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan pemerintah kota, provinsi maupun pusat di proyek tersebut.
Yandi mengatakan, jika melihat dari hasil rapat kemarin, maka sesungguhnya proyek jembatan garuda tersebut belum siap dilakukan. Tetapi opini yang dibangun bahwa seolah-olah jembatan itu akan dibangun yang indah dan bagus. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini, belum ada satupun yang bisa menjadi penguat termasuk dari sisi pandangan pemerintah.
"Sampai sekarang pembentukan tim yang harusnya dilakukan pemerintah sebagai syarat proyek sampai sekarang belum dilakukan," ungkap Yandi.
Yandi menegaskan, pihaknya menyambut baik pembangunan jembatan itu. Tetapi yang harus menjadi perhatian, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan aturan. (adg) Editor : Syahriani Siregar