PONTIANAK - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang mengakui pasca mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mendapat intimidasi dari orang tak dikenal.
Ditemui di Pontianak, Melki Sedek mengatakan, sejak awal menjadi Ketua BEM UI pada Januari 2023 ia bersama teman-temannya berkali-kali mendapati hal-hal yang mengarah kepada ancaman dan intimidasi.
"Ketika kami melakukan demonstrasi, misalnya, kami diancam dibubarkan. Ditangkap, serangan digital, komentar-komentar negatif sudah biasa dialami," kata Melki, Jumat (10/11).
Melki mengatakan, tetapi pada 25 Oktober lalu, dirinya mendapat kabar bahwa gurunya di SMA Negeri 1 Pontianak didatangi orang tidak dikenal, menanyakan identitas dirinya dan alamat tempat tinggalnya di mana.
"Mendengar kabar itu, saya langsung menghubungi ibu saya. Dan informasi yang saya dapat memang ada dua yang datang ke rumah, berseragam tentara dan berpakaian sipil membawa kamera," ucap Melki.
Melki menuturkan, kedua orang tersebut datang lalu bertanya tentang dirinya, kapan akan pulang ke Pontianak, kegiatannya seperti apa.
"Pertanyaan yang diajukan itu kesannya menggali informasi identitas dan aktivitas saya," tutur Melki.
Menurut Melki, kehadiran dua orang tersebut merupakan upaya untuk menyebarkan rasa takut.
"Hari ini saya pulang ke Pontianak untuk menanyakan kondisi ibu. Untungnya ibu saya orang yang bermental kuat, sehingga beliau mengatakan tidak apa-apa," terang Melki.
Menanggapi pengakuan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, pihak juga memonitor informasi tentang pengancam tersebut.
Pipit memastikan akan menelusuri dugaan intimidasi terhadap keluarga Melki tersebut.
Sesuai tugas pokok dan fungsi dari kepolisian yang berpegang pada pengayoman terhadap masyarakat manapun.
"Kami akan terbuka apabila ada hal-hal yang dirasakan masyarakat tidak nyaman atau terintimidasi oleh oknum-oknum tertentu. Silahkan membuat laporan secara resmi," kata Pipit, ditemui di Mapolda Kalbar.
Pipit menyatakan, pihaknya akan menelusuri oknum-oknum aparat tersebut. Dari mana asalnya ia pun belum mengetahuinya.
"Tapi yang jelas Polri dalam hal ini belum menemukan satu indikasi," ucapnya.
Pipit pun secara tegas membantah intimidasi berbau politis tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian.
Dia memastikan, tidak ada satu pun anggota Polri yang terlibat tindakan tak terpuji tersebut.
"Saya pastikan tidak ada satu pun anggota Polri yang terlibat dengan tindakan tercela yang tidak sesuai aturan," tegasnya.
Pipit memastikan anggota Polri menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu 2024. Sesuai arahan dari Kapolri.
"Sesuai perintah bapak Kapolri jelas, dari atas sampai bawah semua netral. Semua menjaga netralitas sehingga tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan," paparnya.
"Saya akan menindak tegas terhadap anggota Polri jika melakukan pelanggaran dan bermain dalam situasi Pemilu saat ini. Mereka bakal dijerat dengan aturan hukum sesuai undang-undang," tegas Pipit.
Terkait dugaan intimidasi yang dialami Melki dan keluarganya tersebut, lanjut Pipit, pihaknya akan dengan tangan terbuka menanti laporan ke pihaknya. Laporan itu akan ditindaklanjuti sesuai peraturan.
"Jika saudara Melki melaporkan intimidasi itu tentu akan kami bantu. Kami juga proaktif menindaklanjuti informasi-informasi untuk menelusuri kebenarannya. Terhadap pelapor kami siap memberi perlindungan," tegas Pipit.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson merasa kaget saat ditanya soal isu adanya ancaman, atau intimidasi kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang, yang diduga dilakukan oleh oknum aparat di Kalbar.
Karena sepanjang sepengetahuannya, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov), maupun seluruh aparat baik TNI dan Polri, selalu berupaya maksimal dalam melindungi setiap masyarakat.
Sekaligus juga mendukung terhadap keharmonisan kehidupan di Kalbar ini.
“Saya Pj gubernur selaku ketua Forkopimda Kalbar, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada aparat yang melakukan intimidasi terhadap satu keluarga, atau anggota masyarakat di Kalbar ini,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (10/11) malam.
Bahkan hingga saat ini, Harisson menegaskan belum pernah menemukan adanya kasus intimidasi yang dilakukan.
Terlebih jika hal itu berkenaan dengan kebebasan berpendapat.
“Setahu saya selama ini, kami kompak untuk selalu mendukung kehidupan masyarakat. Forkopimda ini maupun aparat setahu kami tidak pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat, keluarga atau anggota masyarakat,” katanya lagi.
Dirinya pun memastikan, bahwa semua unsur yang tergabung dalam Forkopimda Kalbar selalu melindungi masyarakat, dan selalu tegak lurus pada aturan yang berlaku.
“Kami mendukung adanya perbedaan pendapat, dan juga terus mendukung terciptanya toleransi, dan keharmonisan di antara masyarakat,” pungkasnya.(adg/bar)
Editor : Syahriani Siregar