PONTIANAK - Setelah heboh, aksi pemalakan oknum warga ke supir-supir truk angkutan barang pada salah satu SPBU di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, kini sejumlah sopir yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Supir Lintas Indonesia Zona Kalbar mendatangi Gedung DPRD Kalbar, Kamis(16/11) siang.
Mereka melontarkan protesnya terkait sulitnya memperoleh BBM subsidi untuk supir-supir angkutan bermuatan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya.
"Tujuan kami datang ke DPRD Kalbar khususnya ke ruangan Komisi IV DPRD Kalbar ini adalah meminta fasilitasi dan keluhan kami dengan langkanya BBM bersubsidi solar. Di lapangan, kami selalu memperoleh masalah tersebut.
Maka kami datang ke sini (DPRD Kalbar) untuk mengadu," kata Ali Perwakilan Aliansi Solidaritas Supir Lintas Indonesia Zona Kalbar di hadapan Komisi IV DPRD Kalbar.
Dihadapan perwakilan Komisi IV, Pertamina Kalbar dan Dinas ESDM dan Perdagangan Kalbar, Ali memaparkan bahwa para supir-supir yang menjadi tulang punggung mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalbar ternyata sulit memperoleh BBM.
Mereka merasakannya hampir pada semua SPBU, yang menjadi tempat pengisian BBM subsidi khusus solar.
"Makanya, pemandangan antrean truk mengular sudah menjadi hal biasa. Kami minta ada jalan keluar. Sebab, kami membawa bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat ke daerah," ujarnya.
M. Nurdin anggota Komisi IV DPRD Kalbar kepada Pontianak Post menyampaikan bahwa pada dasarnya kedatangan Aliansi Solidaritas Supir Lintas Indonesia Zona Kalbar mempertanyakan kelangkaan BBM termasuk harga BBM khusus solar rentan berubah-ubah pada setiap SPBU. Harganya tidak sesuai flat aturan yang diterapkan pemerintah.
"Di SPBU-SPBU banyak terjadi perubahan harga. Setiap SPBU, harga solar yang dipatok kepada sopir angkutan barang berbeda-beda. Ada yang dinaikan. Ada juga SPBU mengikuti aturan ditetapkan pemerintah. Makanya, mereka bingung dan mengadu ke Komisi IV DPRD Kalbar," ucap Nurdin.
Politisi Golkar Kalbar ini menambahkan selain masalah harga BBM subsidi solar tidak flat pada beberapa SPBU, masalah lainnya yakni SPBU-SPBU yang memiliki BBM subsidi sering kosong ketersediaannya.
Sehingga banyak sopir angkutan dan kendaraan, justru tidak memperoleh jatah subsidi. Walaupun para supir-supir tersebut, memperoleh semacam kartu pass dari pertamina.
"Kartu tersebut semacam prioritas karena para sopir ini membawa banyak barang-barang berupa kebutuhan pokok penting di daerah. Harusnya tetap diutamakan," ujar Nurdin.
Dalam rapat tersebut, selain dihadiri aliansi solidaritas sopir juga dari pihak Pertamina, Dinas ESDM dan Perdagangan Kalbar termasuk beberapa anggota Komisi IV DPRD Kalbar.
"Dan intinya kami bersama pertamina dan pemerintah bersepakat, seandainya ada SPBU-SPBU coba-coba bermain harga BBM bersubsidi, kami minta dibekukan. Pertamina juga setuju melakukan pendataan ulang SPBU-SPBU atau hukuman paling tegasnya yakni SPBU tersebut ditutup," pungkasnya.(den)
Editor : A'an