PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat adat Dayak di Pontianak, Minggu (26/11).
Pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian agenda kunjungan Capres nomor urut tiga itu di Pontianak.
Masyarakat adat menitipkan sejumlah aspirasi yang mesti dituntaskan oleh pasangan Ganjar-Mahfud jika terpilih memimpin Indonesia, mendatang.
Di antaranya persoalan infrastruktur, perkebunan sawit dan pertambangan yang merampas hak ulayat masyarakat.
Seperti diungkapkan Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, Cornelius Kimha. Menurut Kimha, ada tiga persoalan krusial yang dititipkan kepada Ganjar.
Salah satunya adalah persoalan perpanjangan hak guna usaha (HGU) selama 90 tahun.
“Jika diperpanjang terus, maka kami masyarakat adat Dayak tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak. Karena tidak bisa mengolah hak ulayatnya,” katanya.
Persoalan lainnya adalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Kimha, tidak sedikit masyarakat adat Dayak, terutama di Kalimantan Barat yang memiliki gelar, seperti dokter, bahkan professor.
Namun, kata Kimha, tidak ada satu pun orang Dayak yang dipercaya oleh negara dan pemerintah untuk mengerjakan IKN. Jangankan untuk menjadi pimpinan puncak, kepala biro dan kepala seksi saja tidak ada.
“Kami pemuda adat Dayak sedikit prihatin,” katanya.
Berikutnya persoalan ekonomi. Diakui Kimha, tidak sedikit masyarakat adat Dayak yang memiliki kendaraan seperti mobil dan motor, setelah investasi masuk. Akan tetapi, apa yang mereka rasakan tidak berbanding lurus. Apalagi, kata Kimha, berkaitan dengan plasma.
Menurutnya, hasil yang diperoleh oleh petani plasma tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan.
Ia mencontohkan kebun plasma 1 hektare dengan usia 15 tahun, mereka hanya mendapatkan keuntungan Rp 300 ribu perbulan.
“Yang lebih lucu lagi, perkebunan inti bisa menguasai HGU sampai ke kampung-kampung. Bahkan sekarang 70 persen kampung masyarakat Dayak masuk HGU perusahaan. Ini kepedihan kami. Generasi muda kami 25 tahun lagi akan kesulitan mengolah alamnya sendiri,” bebernya.
Hasil serupa juga diungkapkan oleh Pembina Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat, Lasarus. Pada kesempatan itu, Lasarus menitipkan aspirasi soal pembangunan infrastuktur di Kalimantan Barat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan daerah tidak akan selesai jika tidak diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Perlu mas Ganjar tahu, luas wilayah Kalimantan Barat satu seperti tiga Pulau Jawa. Untuk menuju ibu kota kabupaten Kapuas Hulu saja butuh waktu 12 hingga 13 jam menggunakan jalur darat.
Jadi Kalbar ini rentang kendali panjang sekali,” kata Lasarus.
“Jadi jalan-jalan daerah, jalan provinsi tidak akan selesai jika tidak diambil pemerintah pusat,” sambungnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan, keluhan masyarakat adat tersebut bakal menjadi salah satu fokus yang akan dibahasnya.
Terutama bagaimana mengembalikan hak masyarakat adat, dengan melibatkan pengelolaan terhadap tanah.
“Satu itu hak atas tanahnya, kemudian keterlibatan masyarakatnya. Maka kemudian dibutuhkan pembangunan SDM yang bisa diakselerasi,” ujarnya.
Hal tersebut, kata Ganjar, mesti didukung oleh peningkatan akses pendidikan yang mumpuni bagi masyarakat adat atau di daerah. Intervensi pusat dibutuhkan agar program itu dapat selaras.
“Dan kuncinya adalah akses pendidikan,” ujarnya.
Selain masalah hak ulayat, Ganjar juga membahas persoalan rentang kendali serta pengelolaan pemerintahan daerah di Kalbar.
Mengingat Kalbar memiliki cakupan wilayah yang cukup luas melebihi Pulau Jawa.
“Mana area yang dalam rentang kendali itu butuh disempitkan. Dalam artian dipendekkan. Apakah menggunakan teknologi atau pemekaran. Ini yang kita lihat. Sebab Kalbar gedenya itu melebihi Jawa,” jelasnya.
Maka itu Ganjar menegaskan, persoalan ini perlu didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik serta afirmasi.
Sehingga, masyarakat adat dapat merasakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang bagus.
“Untuk siapa, untuk masyarakat asli. Sehingga mereka juga mendapatkan kesejahteraan di wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berterima kasih telah diberi kehormatan oleh masyarakat adat Dayak.
Dia diberikan pakaian kebesaran dan penutup kepala khas sub suku Dayak Kanayatn serta senjata Mandau.
“Saya terima kasih diberikan baju bagus banget. Sebagai simbol dari keluarga Dayak. Terima kasih,” tandasnya. (arf)
Editor : Syahriani Siregar